Jakarta, KPonline-Kemenangan kaum buruh dalam gugatan terhadap Keputusan Gubernur Jawa Barat mengenai Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2026 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung belum mengakhiri polemik penetapan selengkapnya
Purwakarta, KPonline-Upah adalah urat nadi kehidupan kaum pekerja. Karena itu, setiap kebijakan pengupahan adalah menyangkut hidup layak menuju kesejahteraan dan masa depan jutaan pekerja. Menyikapi dinamika pengupahan tersebut, Dewan Pimpinan selengkapnya
Berita Terbaru
Laporan Utama
Tag: FSPMI Jawa Barat
FSPMI Jawa Barat Datangi Mendagri, Desak Gubernur Hormati Putusan PTUN soal UMSK 2026 Tolak Upaya Banding
Jakarta, KPonline-Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Barat menyampaikan apresiasi atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung Nomor 29/G/2026/PTUN.BDG yang mengabulkan gugatan terkait Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor selengkapnya
Buruh Jawa Barat Gelar Aksi ke Kemendagri
Bekasi, KPonline – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Barat menyampaikan apresiasi atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung Nomor 29/G/2026/PTUN.BDG yang memutus sengketa terhadap selengkapnya
Sebelum Geruduk Kemendagri, Ketua DPW FSPMI Jawa Barat Sudah Bergerak Sejak Pagi Buta Demi Perjuangkan UMSK
Purwakarta, KPonline-Komitmen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Barat dalam mengawal perjuangan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) kembali terlihat menjelang aksi unjuk rasa di depan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), selengkapnya
Militansi FSPMI Dalam Perjuangan UMSK Jawa Barat 2026
Purwakarta, KPonljne-Gerakan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan berafiliasi dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) wilayah Jawa Barat kembali ditunjukkan dalam memperjuangkan Upah Minimum Sektoral selengkapnya
Ketika Kebijakan Pengupahan Digugat Pekerja, Kepemimpinan Kepala Daerah Layak Dievaluasi
Purwakarta, KPonline-Ketika kebijakan pengupahan sebuah daerah berujung pada gugatan di pengadilan oleh rakyat pekerja, persoalan tersebut tidak lagi semata-mata berkaitan dengan besaran upah. Lebih dari itu, kondisi tersebut menjadi cerminan selengkapnya
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.




