Sudah Seharusnya Menteri Ketenagakerjaan Berasal dari Serikat Pekerja

Said Iqbal bersama Andi Gani Nuwa Wea bertemu Presiden Joko Widodo | Antara Foto

Jakarta, KPonline – Namanya saja Menteri Ketenagakerjaan (Menaker). Oleh karena itu, sudah seharusnya dia berasal dari kalangan serikat pekerja. Sebab hanya serikat pekerja yang bisa merasakan bagaimana permasalahan pekerja. Suka dukanya. Juga cita-citanya.

Sudah berulangkali Menaker tidak lahir dari kalangan pekerja. Maka tidak heran jika kemudian kebijakannya seperti jauh panggang dari api. Aspirasi pekerja nyaris tidak ditanggapi.

Apakah ada jaminan bahwa jika Menaker dari kalangan serikat pekerja kondisinya akan lebih baik? Tentu saja, kita optimis bahwa dunia ketenagakerjaan kita akan menjadi lebih baik.

Meskipun kita bukan ahli nujum yang bisa mengetahui sebelum sesuatu itu terjadi, setidaknya kita bisa memprediksi. Jika Menaker berasal dari pekerja, secara teknis dia lebih memahami apa yang menjadi persoalan para pekerja. Dengan demikian, ia memiliki kepekaan yang lebih besar. Fokus menyelesaikan apa yang selama ini dikeluhkan oleh para pekerja.

Bandingkan apabila Menaker berasal dari kalangan pengusaha atau setidaknya jika dia adalah titipan pengusaha. Sudah hampir bisa dipastikan jika kebijakannya akan berpihak kepada pengusaha. Apalagi dengan isu adanya revisi Ketenagakerjaan seperti sekarang ini. Bukannya berdiri di pihak pekerja untuk melindungi hak-hak pekerja tidak direduksi, bisa saja ia justru menggelar karpet merah untuk memuluskan revisi.

Saya tahu, banyak yang curiga jika permintaan Menaker berasal dari kalangan serikat pekerja dianggap menjual idealisme gerakan. Tetapi satu hal yang harus kita sadari, kekuasaan menjadi permasalahan krusial yang tidak boleh kita abaikan. Dari rahim kekuasaan itulah akan lahir berbagai keputusan.

Bagi KSPI, ini adalah strategi politik. Bahwa kaum buruh tidak boleh menjauh dari politik. Jika orang baik tidak berpolitik, maka panggung politik akan diisi oleh orang-orang yang tidak baik.

Selama ini, serikat pekerja berusaha memasukkan kader-kadernya agar bisa duduk di dalam keterwakilan Dewan Pengupahan maupuan Lembaga Kerja Sama Tripartit agar bisa memberikan masukan kepada pemerintah.

Bagaimana jika ada wakil pekerja yang tidak saja duduk dalam lembaga non struktural, tetapi menjadi Menteri Ketenagakerjaan? Tentu posisi politiknya jauh lebih kuat dibanding sekedar menjadi anggota LKS maupun Dewan Pengupahan.