Jakarta, KPonline – Suara rakyat adalah suara Tuhan. Demikian kata sebagian politisi. Karena itu, katanya, ketika pemerintah membuat kebijakan yang harus diperhatikan adalah aspirasi yang berkembang di masyarakat.
Dalam konteks ini, melawan kehendak rakyat sama artinya dengan melawan Tuhan. Sebuah dosa besar. Di hari pembalasan, akan diseret ke neraka jahanam.
Kali ini, rakyat mengeluhkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Tetapi suara itu, lebih tepatnya keluhan itu, nyaris seperti tidak didengar. Dengan kata lain, suara rakyat tidak dianggap sebagai suara Tuhan.
Bahkan ada yang dengan enteng mengatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak memberatkan. Beli rokok saja bisa, kata mereka.
Lupa, tak semua pengguna BPJS Kesehatan adalah perokok. Lupa, jika jaminan kesehatan ini bersifat wajib. Dengan kata lain, semua orang harus ikut serta. Bagaimana dengan keluarga beranggotakan lima orang dengan penghasilan pas-pasan?
Lagipula ini bukan soal murah atau mahal. Jaminan kesehatan, berdasarkan konstitusi adalah hak rakyat. Maka sangat aneh jika pemerintah menjadikan BPJS Kesehatan selayaknya asuransi komersial.
Bagi kita, tidak apa-apa ia rugi. Apalagi memang bukan BUMN atau Perseroan Terbatas yang salah satu tugasnya adalah mencari keuntungan. Sesuai mandatnya, BPJS adalah menjalankan jaminan sosial.
Suara rakyat adalah suara Tuhan. Kita meminta kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dibatalkan. Sebab ketika aspirasi tak dijadikan pijakan dalam merumuskan kebijakan, demokrasi kehilangan makna.
