Jepara, KPonline – Sidang pleno Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Jepara yang berlangsung hari ini, Jumat (6/11/2020), belum menghasilkan buah kesepakatan.
Sebelumnya sidang pleno Depekab berlangsung pukul 10.30 WIB di ruang kerja Sekda Kabupaten Jepara dengan kawalan ketat aparat kepolisian dan ratusan buruh.
Ditemui di depan lobi Kabupaten Jepara, Eko Martiko selaku anggota Dewan Pengupahan unsur buruh menyampaikan bahwa sidang hari ini selesai dan belum ada kesepakatan terkait besaran angka UMK Jepara 2021.
Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa sidang pleno Depekab yang baru saja selesai, masih membahas mengenai penentuan acuan dasar atau regulasi yang harus dipakai untuk menetapkan besaran UMK Jepara 2021.
“Hari ini kita belum mendapatkan kesepakatan angka besaran UMK Jepara 2021, karena di dalam masih sibuk mencari dasar acuan penetapan UMK Jepara 2021. Apa menjadi sebuah masalah bagi pemerintah jika buruh dan masyarakatnya sejahtera?” papar Eko Martiko.
Lebih lanjut, dia juga mengatakan bahwa Dewan Pengupahan dari unsur buruh berkomitmen untuk menggunakan survey kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai acuan dasar dalam menetapkan UMK Jepara 2021.
Ditelisik oleh redaksi koranperdjoeangan.com, besarnya kenaikan UMK Jepara 2021 jika menggunakan dasar survey KHL adalah sebesar Rp 2.400.000,- dengan presentase kenaikan sebesar 21,9 persen.
“Dewan Pengupahan unsur buruh sepakat dan berkomitmen untuk tetap menggunakan survey KHL sebagai dasar acuan penetapan UMK Jepara 2021,” ucap Eko.
Ditanya mengenai kapan akan digelar sidang pleno Depekab selanjutnya, Eko mengungkapkan bahwa masih tersisa dua pertemuan untuk sidang pleno lanjutan.
Menurutnya, untuk kedua sidang lanjutan tersebut, kemungkinan besar akan diberlangsungkan pada minggu depan.
“Masih ada dua kali pertemuan, dan akan diberlangsungkan minggu depan,” ungkap Eko.
Kendati demikian, dia menghimbau agar pengawalan tetap dilakukan oleh buruh yang sebelumnya tergabung dalam Aliansi Buruh Jepara Bersatu (ABJB) sebagai bukti perlawanan dan keseriusan bahwa UMK Jepara 2021 harus ada kenaikan.
“Sisa pertemuan berikutnya, kita kawal kembali dengan massa buruh yang lebih banyak sebagai bentuk perlawanan. UMK Jepara 2021 harus ada kenaikan,” pungkasnya. (Ded)
