Sidang Gugatan APINDO, Saksi Ahli Blak Blakan di PTUN DKI

Jakarta, KPonline – Agenda sidang lanjutan kembali digelar Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta untuk kesekian kalinya pada Rabu siang (25/5). Sidang ini adalah sidang gugatan yang diajukan APINDO kepada Pemprov DKI Jakarta, dimana DPW FSPMI DKI Jakarta menjadi tergugat II intervensi 4.

Sidang dengan No. Perkara 11/G/2022/PTUN.JKT adalah gugatan APINDO terkait Pergub no. 1517 tahun 2021 tentang UMP DKI sebagai obyek sengketa.

Bacaan Lainnya

Agenda sidang menghadirkan kesaksian saksi fakta dari pemprov DKI Jakarta dimana DPW FSPMI DKI juga hadir dalam persidangan diwakili kuasa hukum Tri Widyanto dan Sukriyadi. Selain itu hadir juga ketua DPW FSPMI DKI, Winarso bersama sejumlah perangkat DPW dan PC SPA FSPMI DKI Jakarta menyaksikan langsung jalannya proses persidangan.

Setelah minggu lalu didapatkan kesaksian dari saksi APINDO yang menghadirkan anggota dewan pengupahan dari pihak mereka tetapi tidak begitu paham dengan esensi adanya dewan pengupahan. Dimana pada saat kuasa hukum tergugat menanyakan apakah kajian usulan kenaikan upah dari unsur pengusaha? Saksi hanya menjawab sesuai PP 36 yang mestinya dewan pengupahan mempunyai kajian tersendiri terkait dengan kenaikan upah minimum di setiap daerah.

“Untuk agenda sidang hari ini (25/5) agendanya adalah saksi fakta dari Pemprov DKI, dan juga keterangan ahli ekonomi dari pusat kajian indef. Dimana dalam keterangannya ahli menyampaikan secara blak blakan bahwa kenaikan UMP DKI tahun 2022 yang sebelumnya 0,85% direvisi menjadi 5,1% adalah untuk menjaga daya beli pekerja pasca pandemi covid-19 yang melanda 2 tahun lamanya, karena apabila UMP DKI Jakarta naik hanya 0,85% bisa jadi pekerja yang rentan menerima upah hanya UMP bisa menjadi masuk ke dalam kriteria miskin, dari data yang kami himpun tingkat kemiskinan di beberapa wilayah DKI meningkat kedepannya.” ungkap Tri Widyanto menyampaikan apa yang menjadi keterangan saksi dalam persidangan.

Tri Widyanto yang juga merupakan ketua PC SPAMK FSPMI DKI Jakarta menyampaikan, saksi fakta pemprov DKI menghadirkan Purnomo, sementara saksi ahli ekonomi dari Indef menghadirkan M Rizal.

Sementara diluar ruang sidang, puluhan massa aksi dari berbagai federasi dan konfederasi juga hadir mengawal jalannya persidangan hingga tuntas.

Pos terkait