Jakarta, KPonline – Gerakan buruh telah lama diusung sebagai media untuk mengantarkan buruh ke pintu gerbang kesejahteraan. Gerakan buruh pada awalnya sebagai reaksi atas penindasan kaum pengusaha.
Yah, Penindasan tersebut berupa upah rendah, jam kerja panjang, tidak adanya jaminan kerja serta jaminan hari tua. Sesuai dengan namanya “gerakan”, sejak awal gerakan buruh merupakan gerakan politik. Kelahirannya sangat ditentukan oleh perkembangan ideologi buruh itu sendiri.
Dalam konteks nasional sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1908 berdiri serikat buruh kereta api VSTP atau Vereniging van Spoor-en Tramwegpersoneel adalah serikat buruh kereta api dan trem pertama yang memiliki akar gerakan melawan ketidakadilan yang diciptakan sistem kolonial.
Namun, ternyata pada kenyataannya gerakan buruh di Indonesia yang telah berusia lebih dari satu abad tersebut mengalami pasang surut. Puncaknya, pada masa Orde Baru, dimana pada saat itu pemerintah menerapkan sistem Single Union.
Dan reformasi pergerakan buruh pun kini berlanjut, kembali semarak setelah pemerintah menghadirkan ratifikasi konvensi ILO No. 101 kebebasan buruh untuk berserikat.
Adanya ratifikasi tersebut memberikan angin segar bagi kaum buruh karena setiap buruh memiliki hak yang sama dan kebebasan untuk membentuk konfederasi ataupun serikat pekerja.
Selanjutnya, saat ini gerakan buruh terus mengembangkan giatnya. Belakangan ini pun ada sedikit fakta mencerahkan. Dimana sejumlah unsur buruh memanfaatkan kehadiran Omnibuslaw (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mampu menumbuhkan embrio menghidupkan kembali Partai Buruh.
Mulai muncul kesadaran di kalangan buruh (Kelas pekerja) bahwa perjuangan untuk menuntut kesejahteraan mesti diartikulasikan lewat jalur politik. Melalui partai, perjuangan pun bergeser dari jalur parlemen jalanan ke jalur parlemen yang sesungguhnya.
Kemudian, Tiga belas (13) Platform (garis-garis perjuangan partai) pun dimunculkan Partai Buruh dan itu menjadi acuan dari segala rangakaian materi yang dihadirkan dalam Rapat Kerja Nasional ( Rakernas) Pertama Partai Buruh yang diselenggarakan di Hotel Ciputra, Jakarta selama tiga hari. Minggu-Selasa, (15-17/1/2023).
Rakernas yang dihadiri oleh pengurus Exco se-Indonesia ini menandakan kebangkitan politik kelas pekerja untuk mewujudkan negara sejahtera tidak main main disuguhkan Partai Buruh ke depan.
Disela-sela Rapat, Ferri Nuzarli sebagai Sekretaris Jenderal Partai Buruh berharap kepada peserta rapat untuk serius dalam mengikuti kegiatan Rakernas Partai Buruh.
“Tolong jangan main-main, ayo serius dan gak ada waktu lagi untuk bersantai. Ingat Rapat ini bisa berlangsung karena pengorbanan para pekerja (anggota). Dimana mereka rela mengeluarkan uang, mengiur, demi berlangsungnya Rakernas Pertama Partai Buruh ini,” tegas Ferri Nuzarli.
Berikut 13 Platform perjuangan Partai Buruh:
1. Kedaulatan rakyat;
2. Lapangan kerja;
3. Anti korupsi;
4. Jaminan sosial yang meliputi; Jaminan kesehatan, Jaminan pensiun, Jaminan kecelakaan kerja, Jaminan kematian, Jaminan hari tua, Jaminan pengangguran, Jaminan pendidikan, Jaminan perumahan, Jaminan air bersih, hingga Jaminan makanan untuk rakyat;
5. Kedaulatan pangan (tanah, benih, pupuk, anti impor beras untuk petani), Kedaulatan Ikan dan Kedaulatan ternak;
6. Upah layak;
7. Pajak untuk kesejahteraan rakyat, Hubungan industrial antara lain: Tolak outsourcing, Tolak karyawan kontrak berkepanjangan, Pesangon yang layak, Jam kerja yang manusiawi;
8. Perlindungan buruh perempuan, Kerja layak, Tolak buruh kasar (TKA), Tolak pemagangan dan Tolak PHK yang dipermudah;
9. Perlindungan perempuan dan anak muda;
10. Lingkungan hidup, Masyarakat adat dan HAM;
11. Kesejahteraan dan status PNS untuk seluruh guru dan tenaga honorer;
12. Pemberdayaan Disabilitas;
13. Membangun kekuatan BUMN dan Koperasi.
