Sah! Jokowi Terbitkan Aturan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Surabaya, KPonline – (29/10/2019) Melalui Perpres Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, Jokowi sahkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk masyarakat.

Regulasi yang ditetapkan pada tanggal 24 Oktober 2019 lalu, oleh presiden terpilih untuk periode 2019 – 2024 mendatang ini, sekaligus menjawab tegas, isu yang selama ini beredar di kalangan masyarakat terkait kenaikan iuran BPJS.

Bahkan dalam regulasi tersebut pun tertulis jelas, dalam Pasal 29 ayat 2 Perpres 75 tahun 2019, bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk segmen PBI (Penerima Bantuan Iuran) telah dinaikkan per tanggal 1 Agustus 2019 kemarin.

Besaran kenaikan iuran masing-masing kelas peserta BPJS Kesehatan pun bisa dibilang sangat luar biasa, bahkan kenaikan iuran kelas peserta yang paling tinggi, yakni kelas 1 kenaikkannya mencapai 200%, fantastis!

Berikut daftar lengkap kenaikan iuran BPJS Kesehatan sesuai Pasal 34 Perpres Nomor 75 tahun 2019 yang dipastikan akan berlaku pada 1 Januari 2020 , antara lain :

1. Kelas 1 (naik 200%) dari semula Rp. 81.000/orang/bulan, naik menjadi Rp. 160.000/orang/bulan.

2. Kelas 2 (naik 200%) dari semula Rp. 51.000/orang/bulan, naik menjadi Rp. 110.000/orang/bulan.

3. Kelas 3 (naik 60%) dari semula Rp. 25.500/orang/bulan, naik menjadi Rp. 42.000/orang/bulan.

Kabar ini sekaligus menjadi sebuah kado manis, yang pastinya akan di peroleh oleh seluruh kalangan masyarakat di pelosok negeri Indonesia yang selama ini telah tercatat sebagai peserta produk Jaminan Sosial milik negara ini.

Semoga dengan keputusan yang telah dikeluarkan oleh orang nomer satu di negara Republik Indonesia ini, mampu membuat permasalahan yang ada di internal BPJS Kesehatan terkait defisit anggaran, dapat teratasi.

Walaupun kenaikan tersebut telah menuai reaksi penolakan dari berbagai kalangan masyarakat, terutama masyarakat menengah kebawah, tampaknya Presiden Jokowi tetap pada pendiriannya sehingga Perpres itu ditandatanganinya.

Jamkeswatch, salah satu sayap KSPI, sebagai tim independen pemantau BPJS, tetap menolak kenaikan itu. Mereka bahkan sudah mempersiapkan langkah khusus untuk menjegal pemberlakuan kenaikan tersebut.

“Masih banyak cara untuk mengatasi defisit, bukan malah menaikkan iuran yang nantinya sangat membebani masyarakat. Kita tidak akan tinggal diam!.” Kata Iswan Abdullah selaku Dewan Pimpinan Nasional Jamkeswatch.

Masyarakat berharap sebelum kenaikan iuran dilakukan, lebih baik pemerintah membenahi dahulu pelayanan kesehatannya. Percuma juga bayar mahal tapi pelayanan tidak maksimal.

Semoga masyarakat Indonesia selalu sehat dan tidak pernah sakit! (Bobby – Surabaya)