Cirebon, KPnline – Intan Aliyah Handayani anggota serikat pekerja FSPMI Cirebon ini mempunyai pandangan yang sangat prihatin kepada pekerja Cirebon yang dimana jauh dari namanya upah layak. Dia mengatakan ini di saat selesai perundingan pembahasan Upah Minimum Sektoral Cirebon 2019 di Kantor Disnakertrans Kabupaten Cirebon, Kamis (27/12/2018).
Semakin marak saja perindustrian di Cirebon, banyak perusahaan-perusahaan yang berlomba-lomba membuka cabang di daerah yang terkenal dengan batik ini. Mungkin karena tempatnya yang strategis, atau mungkin karena hal lain.
Semakin banyak perusahaan di Cirebon, semakin keras pula kerja para pemerintah Cirebon. Tapi nyatanya Pemerintah Daerah Cirebon seperti “buta”. Kok bisa ya? Kenapa?
Hasil di lapangan banyak perusahaan-perusahaan yang tidak taat aturan, baik aturan negara ataupun pemerintah.
Lalu bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi ini semua?
Perusahaan-perusahaan wilayah Kabupaten Cirebon masih banyak yang membayar gaji karyawannya dibawah UMK Kabupaten Cirebon, dan tidak mengikut sertakan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
Ini fakta real dilapangan dan didapat dari berbagai sumber karyawan yang bekerja diperusahaan tersebut.
Sedangkan perusahaan-perusahaan tersebut memiliki pusat pabrik diwilayah yang UMKnya lebih besar dari Cirebon, lalu kenapa ketika mereka mendirikan cabang di Cirebon tidak bisa mambayar upah sesuai UMK Cirebon?apa yang terjadi?.
“Ini adalah PR untuk para pemerintah Cirebon, dimana para pemerintah harus lebih tegas lagi dalam hal pencatatan dan pengawasannya, agar tidak ada perusahaan-perusahaan yang ilegal di wilayah Cirebon ini,” pungkas Intan.