Rupiah yang menembus Rp17.500 per dolar AS bukan sekadar angka di layar bursa. Ini alarm keras bahwa fondasi ekonomi kita rapuh dan rakyat lagi-lagi dipaksa menjadi bantalan krisis.
Setiap kali rupiah ambruk, narasi yang keluar hampir selalu sama: konflik global, ketidakpastian ekonomi dunia, investor panik memburu dolar. Semua itu memang benar. Tapi persoalannya, kenapa setiap badai global datang, ekonomi Indonesia selalu jadi yang paling limbung? Jawabannya sederhana: karena negeri ini terlalu bergantung pada impor, terlalu tunduk pada arus modal asing, dan terlalu lemah melindungi daya beli rakyatnya sendiri.
Pakar FEB UGM, Rijadh Djatu Winardi, sudah mengingatkan bahwa pelemahan rupiah kali ini bukan kejadian biasa. Ini adalah akumulasi masalah yang dibiarkan menumpuk bertahun-tahun. Ketika investor asing menarik keuntungan dan memborong dolar, rupiah langsung terkapar. Artinya ekonomi kita masih berdiri di atas fondasi yang rapuh: modal asing datang dipuja, pergi meninggalkan luka.
Yang paling menyakitkan, dampak krisis kurs ini tidak pernah benar-benar dirasakan elite. Mereka yang punya aset dolar justru diuntungkan. Yang hancur duluan selalu rakyat biasa: buruh, sopir, pedagang kecil, dan keluarga miskin yang penghasilannya tetap tetapi harga kebutuhan hidup terus melonjak.
Kenaikan harga sembako tinggal menunggu waktu. Bahan baku industri masih bergantung pada impor. Ketika dolar naik, biaya produksi ikut meledak. Awalnya perusahaan mungkin masih bisa bertahan dengan stok lama, tapi setelah itu harga pasti dinaikkan ke konsumen. Ujungnya rakyat lagi yang dipaksa menanggung semuanya.
Biaya transportasi akan naik. Tarif energi terancam ikut terkerek. Harga obat dan produk kesehatan bisa makin mahal. Bahkan makan sehari-hari pun akan terasa lebih berat. Krisis nilai tukar akhirnya berubah menjadi krisis dapur rumah tangga.
Ironisnya, di tengah situasi seperti ini, negara justru terjebak membakar anggaran untuk subsidi energi dan membayar utang luar negeri. Semakin lemah rupiah, semakin besar cicilan yang harus dibayar. Akibatnya anggaran pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial terancam dikorbankan demi menutup lubang yang terus menganga.
Ini bukan sekadar persoalan teknis ekonomi. Ini persoalan arah pembangunan yang selama ini gagal membangun kemandirian nasional. Negeri kaya sumber daya, tapi pangan impor. Negara penghasil energi, tapi masih bergantung pada BBM impor. Setiap dolar naik, seluruh sendi kehidupan rakyat langsung goyah.
Pemerintah tidak bisa terus menjawab situasi ini dengan jargon “fundamental ekonomi kuat” sementara harga-harga terus mencekik rakyat. Yang dibutuhkan bukan sekadar intervensi pasar atau permainan suku bunga, tetapi keberanian mengubah struktur ekonomi yang terlalu bergantung pada impor dan modal asing.
Kalau tidak, siklusnya akan terus berulang: rupiah jatuh, harga naik, rakyat menjerit, lalu elite meminta masyarakat “bersabar”.
Dan seperti biasa, yang paling cepat lapar dalam setiap krisis bukan pejabat, bukan investor, melainkan rakyat kecil yang bahkan tak pernah punya simpanan dolar satu lembar pun.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
