Pelalawan, KPonline- Buruh harus mengambil peran lebih besar dalam menentukan arah kebijakan bangsa. Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Konsulat Cabang (KC) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Pelalawan, Riadi Saputra, saat memberikan materi dalam agenda Konsolidasi Organisasi FSPMI se-Kabupaten Pelalawan yang digelar di Sekretariat KC FSPMI Pelalawan, Jalan Pinang, pada Minggu (28/06/2026).
Menurut Riadi, buruh selama ini dikenal sebagai kekuatan besar dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Namun, besarnya jumlah pekerja belum berbanding lurus dengan kekuatan politik yang dimiliki. Akibatnya, berbagai kebijakan yang menyangkut nasib buruh masih kerap ditentukan tanpa keterlibatan yang kuat dari kaum pekerja sendiri.
Ia menilai politik tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang kotor atau harus dihindari. Sebaliknya, politik merupakan ruang perjuangan yang sangat menentukan lahirnya berbagai kebijakan mengenai ketenagakerjaan, pengupahan, jaminan sosial, hubungan industrial, hingga kesejahteraan rakyat.
“Undang-undang dibuat melalui proses politik. Anggaran negara ditentukan melalui proses politik. Kebijakan ketenagakerjaan juga diputuskan melalui proses politik. Karena itu, jika buruh ingin kehidupannya lebih baik, maka buruh tidak boleh hanya menjadi penonton. Buruh harus menjadi pelaku yang ikut menentukan arah kebijakan bangsa,” tegas Riadi di hadapan peserta konsolidasi.
Ia menambahkan bahwa perjuangan buruh tidak cukup hanya dilakukan melalui aksi unjuk rasa, dialog bipartit, maupun perundingan dengan perusahaan. Semua itu merupakan bagian penting dari gerakan buruh, tetapi harus dilengkapi dengan keterlibatan dalam proses demokrasi agar aspirasi pekerja dapat diwujudkan menjadi kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
“Jangan sampai setiap lima tahun suara buruh hanya dicari saat pemilu, tetapi setelah itu kepentingan buruh dilupakan. Sudah saatnya buruh memiliki kesadaran politik, memilih berdasarkan rekam jejak dan keberpihakan terhadap pekerja, serta aktif mengawal setiap kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Riadi menegaskan bahwa partisipasi politik buruh harus dilakukan secara cerdas, demokratis, damai, dan sesuai dengan konstitusi. Buruh harus menjadi kekuatan moral yang mampu mengawal jalannya pemerintahan sekaligus mengawasi lahirnya regulasi yang melindungi hak-hak pekerja.
Ia juga mengajak seluruh kader serikat pekerja untuk terus meningkatkan pendidikan politik kepada anggota. Menurutnya, buruh yang memiliki pemahaman politik akan lebih siap memperjuangkan haknya, baik di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Jumlah buruh di Indonesia sangat besar. Jika seluruh buruh bersatu, memiliki kesadaran politik, dan terus menjaga solidaritas, maka buruh akan menjadi kekuatan yang mampu menghadirkan kebijakan yang lebih adil, meningkatkan kesejahteraan pekerja, serta mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkapnya.
Di akhir penyampaiannya, Riadi Saputra mengajak seluruh pekerja, khususnya di Kabupaten Pelalawan, untuk terus memperkuat organisasi, meningkatkan kualitas diri, dan tidak takut terlibat dalam kehidupan politik secara konstitusional.
“Buruh yang kuat adalah buruh yang bersatu dalam organisasi, cerdas dalam berpikir, berani menyuarakan kebenaran, dan aktif mengawal kebijakan publik. Masa depan buruh tidak hanya ditentukan di ruang perundingan perusahaan, tetapi juga di ruang-ruang tempat kebijakan negara dibuat. Karena itu, buruh harus hadir, bersuara, dan ikut menentukan arah masa depan Indonesia,” pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com