Ratusan Buruh se-Jawa Barat Dukung Aksi Tolak Hasil Pleno Pengupahan Cirebon

  • Whatsapp

Cirebon, KPonline – Hari ini Rabu, 13/11/2019, Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cirebon Raya kembali turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa ke Dinas tenaga kerja kabupaten Cirebon.

Aksi unjuk rasa tersebut merupakan sikap tegas FSPMI Cirebon Raya yang menolak hasil sidang pleno tentang penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Cirebon tahun 2019 yang ditetapkan pada hari Selasa kemarin(06/11/2019) berdasarkan PP 78/2015.

Bacaan Lainnya

Aksi ini pun didukung oleh ratusan anggota FSPMI se Jawa Barat.

Pada rapat pleno penetapan UMK tahun ini, pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon tidak mengundang keterwakilan unsur Dewan Pengupahan dari Serikat Pekerja FSPMI Kabupaten Cirebon. Padahal keterwakilan Dewan Pengupahan dari Serikat Pekerja FSPMI Kabupaten Cirebon masih aktif hingga tahun 2020, artinya FSPMI masih mempunyai hak untuk mengikuti Rapat Pleno Penetapan UMK Kabupaten Cirebon tahun 2020.

Selain itu Disnakertrans Kabupaten Cirebon secara sepihak menetapkan upah minimum Kabupaten Cirebon berdasarkan PP 78 tahun 2015 yang hanya naik 8,51%, dari upah minimun tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp. 2.196.416, atau sekitar hanya naik Rp. 170.000, sedangkan kalau menurut survey independent yang FSPMI lakukan di 3 pasar tradisional (Pasar Plered, Pasar Minggu, dan Pasar Arjawinangun) pada tanggal 10 November 2019 dengan 60 item Komponen Hidup Layak (KHL), UMK Kabupaten Cirebon untuk tahun 2020 diangka 100% KHL Sebesar Rp. 3.035.000.

Audensi kali ini yang tadinya diagendakan di kantor disnakertrans kabupaten Cirebon dibatalkan dikarenakan bupati kabupaten Cirebon tidak berada ditempat. Dan dialihkan ke kantor pemerintahan kabupaten cirebon.

Pos terkait