Ratusan Buruh Jepara Tolak Omnibus Law, Siap Menuju Gedung DPRD Jawa Tengah

  • Whatsapp

Jepara, KPonline – Buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) kabupaten Jepara hari ini kembali melakukan aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasa kali ini dilakukan bersama beberapa elemen serikat pekerja/buruh yang ada di kabupaten Jepara seperti Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Selasa (25/8/2020).

Dari informasi yang dihimpun oleh redaksi koranperdjoeangan.com,  sejumlah lima ratus massa aksi buruh dari Jepara akan berunjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama dengan massa aksi buruh dari seluruh daerah di Jawa Tengah.

Bacaan Lainnya

Dalam aksi tersebut ada dua isu atau tuntutan yang akan mereka suarakan yakni menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan meminta pemberhentian gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal dampak dari Covid-19.

Yohanes Sri Giyanto, Koordinator Aksi Buruh Jepara memberikan pengarahan kepada massa aksi sebelum menuju DPRD Jawa Tengah

“Lima ratusan buruh dari Jepara akan berdemo di kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan dua tuntutan yakni menolak Omnibus Law Cipta Kerja dan meminta supaya PHK massal yang sedang terjadi karena Covid-19 diberhentikan,” ujar Doni Saputro Koordinator Lapangan (Korlap) aksi unjuk rasa yang hari ini akan digelar.

“Kita (buruh) nantinya akan bergabung dengan massa buruh dari seluruh daerah di Jawa Tengah dengan tuntutan yang sama,” imbuh Doni.

Menurut Doni, aksi unjuk rasa serupa tidak hanya terjadi di Jawa Tengah, akan tetapi juga digelar oleh buruh secara serentak di 20 provinsi yang ada di Indonesia dengan mengusung tuntutan yang sama.

Gelombang aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh buruh di Indonesia menunjukan bukti riil bahwa buruh memang serius menentang adanya RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Protes keras menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang dilakukan oleh buruh juga bukan tanpa alasan. Draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang saat ini masih dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengandung sejumlah pasal yang mereduksi hak-hak buruh dan rakyat kecil.

Doni mengatakan bahwa hal tersebut merupakan bentuk penghianatan terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mana seharusnya negara hadir untuk melindungi dan mensejahterakan rakyatnya.

“Dalam kondisi seperti ini, harusnya pemerintah menyadari bahwa buruh juga merupakan rakyat yang harus dilindungi dan disejahterakan sebagaimana yang diamanahkan oleh UUD 1945,” ucap Doni.

Berikut merupakan alasan buruh menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja :
(1) Hilangnya upah minimum
(2) Hilangnya pesangon
(3) Outsourcing seumur
hidup
(4) Karyawan kontrak seumur hidup
(5) Waktu kerja yang
eksploitatif
(6) TKA buruh kasar unskill worker berpotensi bebas masuk
ke Indonesia
(7) Hilangnya jaminan sosial dengan adanya sistem
outsourcing seumur hidup dan karyawan kontrak seumur hidup
(8) PHK dipermudah
(9) Hilangnya sanksi pidana untuk pengusaha

Selain itu, buruh sampai saat ini masih menyayangkan sikap pemerintah yang masih membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini, mengingat gelombang PHK massal sedang melanda buruh Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Dan sampai saat ini buruh turut menilai pemerintah belum menemukan solusi untuk mengatasi.

Beberapa waktu terakhir memang sempat terdengar kabar bahwa telah terdapat kesepakatan antara DPR dengan perwakilan serikat pekerja yaitu dengan dibentuknya tim perumus yang akan memulai rapat pada tanggal 20 – 21 Agustus 2020.

Dalam tim perumus ini serikat pekerja memiliki peran untuk menyampaikan analisa dan keberatannya. Dengan harapan draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja tidak jadi disahkan.

“Di sini serikat pekerja akan menyampaikan analisa dan keberatannya. Dengan kata lain, serikat pekerja berharap draft RUU Cipta Kerja tidak jadi disahkan,” kata Said Iqbal Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dalam keterangan tertulis (18/8/2020).

Aksi unjuk rasa serentak yang berlangsung hari ini juga menjadi bentuk dukungan agar DPR satu jalan dengan buruh menolak draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja versi pemerintah. (Ded)

Pos terkait