Rapat DPK Batam, Bahas Surat Edaran Menaker

Batam, KPonline – Sesuai surat undangan dari Dinas Tenaga Kerja kota Batam, Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam menggelar rapat di kantor Dinas Tenaga Kerja, Sekupang, Batam. Kamis, (24/10/2019).

Rapat DPK yang digelar hari ini terkait penyampaian surat Menaker nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019, tanggal 15 oktober 2019. Perihal penyampaian data tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto tahun 2019.

Bacaan Lainnya

Menurut keterangan dari DPK unsur serikat pekerja, Hendra menerangkan bahwa pengusaha ngotot menggunakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Untuk pembahasan masalah rekomendasi hari ini belum bisa dibahas karena UMK tidak akan bisa dikeluarkan kalau UMP belum keluar dan kebetulan hari ini ada pembahasan UMP di Graha Kepri.” Terangnya

“Rapat selanjutnya akan digelar pada tanggal 5 dan 7 bulan depan. Berharap dari satu kali pertemuan mudah – mudahan akan menghasilkan keputusan. Walaupun surat edaran Menaker sudah ada, tapi DPK harus tetap merekomendasikan dan kita memberikan stetment bahwa KHL harus tetap diadakan.” Tambahnya

Sedangkan ketua Konsulat Cabang FSPMI Batam, Alfitoni mengatakan terkait PP 78/2015 untuk penetapan upah sejauh ini masih menunggu hasil rapat DPP FSPMI.

“Kemarin kita sudah rapat, sambil menunggu intruksi dari pusat yang sebenarnya hari ini rapat DPP FSPMI, apakah FSPMI akan mendorong, kalau yang kita lihat sementara beritanya adalah pernyataan Said Iqbal melalui Media Perdjoeangan bahwasannya menolak PP 78/2015 dengan kenaikan sebesar 8,51 persen dan meminta kenaikan sebesar 10 – 15 persen. Secara resminya hari inilah rapat DPP FSPMI terkait hal tersebut.” Ungkapnya

Masih menurutnya, Alfitoni akan menyarankan sesuai intruksi organisasi dan meminta kepada DPK agar tetap komitmen sesuai arahan organisasi.

(Minto)

Pos terkait