Bandung, KPonline – Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang membatalkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2026 seharusnya menjadi kabar baik bagi pekerja dan serikat pekerja.
Putusan tersebut menegaskan satu hal penting bahwa penetapan UMSK tidak dapat dilakukan dengan mengabaikan mekanisme yang telah ditentukan. Penyusunan dan penetapan UMSK harus memperhatikan rekomendasi Bupati/Wali Kota serta proses pembahasan melalui Dewan Pengupahan. Setiap tahapan dan mekanisme harus dihormati.
Namun, kabar mengenai banding yang diajukan Gubernur Jawa Barat justru membuka mata kita semua bahwa persoalan upah tidak pernah sesederhana “ditetapkan lalu selesai”.
Di balik setiap angka upah, terdapat tarik-menarik kepentingan, ruang politik, serta pertarungan wacana mengenai bagaimana pekerja seharusnya mendapatkan penghidupan yang layak. Karena itu, putusan PTUN Bandung tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan administratif semata.
Putusan ini menjadi pengingat bahwa proses penetapan upah harus dilakukan secara transparan, sesuai mekanisme, dan tetap memberikan ruang yang kuat bagi keterlibatan serikat pekerja.
Satu hal yang juga harus ditegaskan: upah bukan pemberian pengusaha dan bukan pula hadiah dari pemerintah. Upah adalah hak pekerja yang diperjuangkan melalui proses perjuangan dan perundingan serikat pekerja.
Perjuangan upah tidak boleh berhenti hanya karena sebuah keputusan telah diterbitkan. Begitu pula perjuangan tidak hanya dilakukan untuk kepentingan upah tahun berjalan.
Gugatan terhadap keputusan UMSK 2026 memiliki arti yang jauh lebih panjang. Apa yang diputuskan dalam perkara ini akan menjadi bagian penting dalam melihat dan mengawal proses penetapan UMSK pada tahun-tahun berikutnya, termasuk UMSK Tahun 2027.
Dengan demikian, perjuangan hari ini adalah investasi perjuangan untuk masa depan. Serikat pekerja harus terus mengawal setiap tahapan, memastikan mekanisme berjalan sebagaimana mestinya, serta memastikan rekomendasi dari daerah dan Dewan Pengupahan tidak sekadar menjadi formalitas.
UMSK bukan sekadar angka. Di dalamnya ada kepentingan hidup dan kesejahteraan pekerja. Dan perjuangan untuk upah yang layak harus terus dikawal, bukan hanya untuk 2026, tetapi juga untuk menentukan arah kebijakan upah 2027 dan tahun-tahun berikutnya.
Perjuangan belum selesai. Justru dari putusan ini, perjuangan untuk memastikan sistem pengupahan yang adil, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan pekerja harus semakin diperkuat. (Yanto)
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com