Purwakarta, KPonline-Ada kalanya sebuah gerakan tidak perlu banyak bicara untuk menunjukkan bahwa ia masih bernapas. Cukup turun ke jalan, berdiri di bawah terik matahari, mengepalkan tangan, lalu menyuarakan kegelisahan dari balik pagar gedung kekuasaan.
Begitulah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) memilih menjawab berbagai asumsi yang sempat berembus di ruang publik belakangan ini. Terlebih dikala salah satu petinggi organisasi tersebut masuk kedalam lingkaran penguasa.
Gerakan buruh yang selama ini dikenal bukan sebagai gerakan kaleng-kaleng itu sempat diselimuti pertanyaan. Apakah FSPMI mulai melempem? Apakah pengawalan terhadap agenda perubahan Undang-Undang ketenagakerjaan mulai kehilangan daya gedor? Atau jangan-jangan suara buruh sedang masuk ke mode senyap dikala salah seorang pimpinannya dipercaya penguasa untuk mensejahterakan kelas pekerja?
Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin terdengar sederhana. Tetapi di jalanan, pertanyaan semacam itu bisa berubah menjadi bara.
Dan pada 1 Oktober, bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, FSPMI memberikan jawabannya. Bukan melalui konferensi pers panjang, bukan pula lewat rangkaian kalimat manis di media sosial.
Jawabannya adalah aksi serentak.
Dari Sumatra, kemudian berbagai wilayah di Pulau Jawa, hingga Makassar, massa buruh FSPMI turun melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD provinsi masing-masing.
Jika sebelumnya ada yang mengira mesin gerakan itu sedang dingin, hari itu suara jalanan seolah berkata lain. Mesinnya ternyata masih menyala.
Dalam dunia pergerakan, diam sering menjadi barang yang mahal. Sebab diam mudah ditafsirkan macam-macam.
Ada yang menganggapnya sebagai strategi. Ada yang membacanya sebagai kelelahan. Ada pula yang buru-buru menyimpulkan bahwa sebuah gerakan telah kehilangan taring.
Di sinilah satire kehidupan politik jalanan bekerja. Ketika buruh diam, sebagian orang bertanya mengapa tidak bergerak. Ketika buruh bergerak, sebagian yang lain bertanya mengapa harus turun ke jalan.
Seolah-olah suara buruh baru dianggap penting ketika sudah memenuhi jalan raya.
FSPMI tampaknya memilih tidak berlama-lama menjelaskan dirinya kepada mereka yang gemar membuat kesimpulan.
Hari ini, tepatnya 1 Oktober 2026, mereka menghadirkan massa. Diberbagai daerah, aksi digelar secara serentak. Gedung-gedung DPRD provinsi menjadi salah satu titik tempat aspirasi itu disampaikan.
Suparno sebagai Presiden FSPMI mengajak seluruh jajaran FSPMI untuk bersama-sama mengawal pembahasan rancangan undang-undang ketenagakerjaan baru (UU Pelindungan Ketenagakerjaan).
“Ayo kita kawal bersama, ini adalah hak kita, UU Pelindungan Ketenagakerjaan adalah menjadi dasar kita sebagai pekerja, mencapai sebuah kesejahteraan buruh,” katanya.
Ia kemudian meminta seluruh jajaran DPW FSPMI menjalankan instruksi tersebut.
“Maka dari itu, lakukan instruksi ini dengan baik. Tidak ada satupun Dewan Pimpinan Wilayah yang tidak melakukan aksi unjuk rasa 1 Oktober 2026,” tegas Suparno.
Berikut Sejumlah Tuntutan Aksi Serentak pada tanggal 01 Oktober 2026 di seluruh Indonesia:
1. Mendapatkan rekomendasi dari DPRD Provinsi di seluruh Indonesia ditujukan ke DPR RI agar segera mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan.
2. Tetapkan UMK/UMP 2027 sebesar 7,5-9%,
3. Tetapkan UMSK/UMSP 2027
4. Pajak Jaminan Hari Tua (JHT) 0%
5. Tolak Pesangon 0,5
6. Revisi Permenaker No. 07 Tahun 2026 tentang Alih Daya (Outsourcing)
Aksi unjuk rasa buruh bukan sekadar kerumunan manusia, tetapi sebuah pesan politik dari dunia kerja bahwa persoalan ketenagakerjaan masih menjadi sesuatu yang diperhatikan, dikawal, dan diperjuangkan oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia.
Ada ironi yang menarik ketika aksi tersebut berlangsung tepat pada Hari Kesaktian Pancasila.
Pancasila kerap terdengar gagah ketika dibacakan di podium. Namun di jalanan, nilai-nilai tentang keadilan sosial diuji dengan pertanyaan yang jauh lebih dan sederhana. Apakah pekerja merasa diperlakukan adil?
Pertanyaan itu tidak membutuhkan pengeras suara untuk menjadi penting.
Ia hidup di pabrik-pabrik, di ruang produksi, di meja perundingan, dibalik slip upah, dan dalam kecemasan para pekerja ketika aturan ketenagakerjaan berubah.
Maka ketika buruh turun ke jalan, yang terdengar bukan semata suara bising demonstrasi. Ada kegelisahan yang sedang mencari pintu untuk didengar. Dan pintu itu hari ini mereka ketuk, yaitu Gedung DPRD.
Aksi serentak tersebut sekaligus menjadi bantahan terhadap anggapan bahwa FSPMI telah kehilangan keseriusan dalam mengawal isu ketenagakerjaan.
Tentu, apakah sebuah gerakan benar-benar berhasil memperjuangkan tuntutannya adalah perkara lain. Itu akan ditentukan oleh proses politik, kebijakan, perundingan, serta sejauh mana tuntutan tersebut mendapat respons dari para pengambil keputusan.
Namun satu hal terlihat jelas dari aksi hari itu. FSPMI masih memilih jalan perjuangan terbuka.
•Jalan yang mungkin panas.
•Jalan yang mungkin berdebu.
•Jalan yang kadang membuat suara serak dan kaki pegal.
Tetapi justru dari jalan semacam itulah sejarah gerakan buruh sering kali ditulis.
Sebab perubahan tidak selalu lahir dari ruangan berpendingin udara. Kadang ia tumbuh dari keringat orang-orang yang berdiri berjam-jam di depan pagar kekuasaan.
Mungkin terlalu dini menyebut satu aksi sebagai kemenangan. Sebab demonstrasi bukan garis finis. Ia lebih mirip alarm. Dimana ketika membangunkan mereka yang sedang tidur dan mengingatkan mereka yang mungkin lupa bahwa ada suara lain di luar ruang kekuasaan.
Tetapi jika sebelumnya FSPMI sempat disebut melempem, maka aksi serentak pada 1 Oktober ini memberikan satu catatan penting, yakni yang tampak diam belum tentu padam.
Dan ketika ribuan suara buruh FSPMI kembali bertemu di jalan, asumsi pun mendadak kehilangan tempat untuk bersembunyi.
FSPMI telah memilih caranya sendiri untuk menjawab.
Bukan dengan marah-marah kepada mereka yang meragukan. Bukan pula dengan sibuk membantah satu demi satu isu.
Melainkan dengan melakukan apa yang selama ini menjadi bagian dari identitas gerakan buruh yaitu Bergerak.
Dari Sumatra hingga Jawa, dari Jawa hingga Makassar, suara itu kembali diperdengarkan.
Pada hari ketika Pancasila diperingati sebagai sesuatu yang sakti, kaum buruh mengingatkan satu hal yang sederhana.
keadilan sosial bukan sekadar kalimat dalam sebuah sila. Ia adalah sesuatu yang terus ditagih dalam kehidupan nyata.
Dan hari itu, tagihan tersebut kembali disampaikan di depan gedung-gedung DPRD, dengan spanduk, suara pengeras, kepalan tangan, dan keyakinan bahwa perjuangan belum selesai.
Karena dalam dunia gerakan buruh, terkadang yang paling berbahaya bukan suara yang keras. Melainkan suara yang tidak pernah benar-benar berhenti.
Satu lagi. “Serikat yang hanya sesekali melakukan gerakan, pertanda Ia sedang sekarat,”
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
