Cirebon, KPonline-Wakil Ketua Bidang Pengupahan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Barat, Fuad BM, menjelaskan bahwa tingginya upah minimum di suatu daerah tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi, pertumbuhan industri, jumlah tenaga kerja, hingga kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Hal tersebut disampaikan Fuad BM dalam kegiatan road show atau kunjungan kerja (Kunker) Konsulat Cabang FSPMI Cirebon Raya, yang meliputi wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon, Majalengka, serta Indramayu. Minggu, (15/11/2026).
Dalam pemaparannya, Fuad mengibaratkan struktur pengupahan seperti menara tesla (pemancar sinyal). Daerah yang berada lebih dekat dengan pusat pertumbuhan ekonomi akan memiliki sinyal lebih kuat, sehingga tingkat upahnya cenderung lebih tinggi. Sebaliknya, daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi menghadapi tantangan untuk mencapai besaran upah yang sama.
Ia mencontohkan Bekasi yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi, kawasan industri luas, jumlah perusahaan dan tenaga kerja besar, serta anggaran pendapatan dan belanja daerah yang jauh lebih besar dibandingkan sejumlah daerah lain di Jawa Barat.
“Kenapa upah di Bekasi lebih tinggi dibandingkan daerah lain? Karena pertumbuhan ekonominya tinggi, kawasan industrinya luas, jumlah pekerjanya banyak, dan perputaran ekonominya juga besar,” jelasnya.
Meski demikian, Fuad menegaskan bahwa kondisi tersebut bukan alasan bagi daerah lain untuk menyerah dalam memperjuangkan peningkatan upah, termasuk UMSK. Perjuangan harus dilakukan secara bertahap dengan mendorong pemerintah daerah meningkatkan pembangunan, memperluas kawasan industri, serta menarik investasi.
Ia mengungkapkan, kedatangan tenaga kerja dari berbagai daerah untuk mencari pekerjaan juga bisa menjadi salah satu indikator berkembangnya perekonomian suatu wilayah.
Selain membahas disparitas upah antar wilayah, Fuad juga menekankan pentingnya keberanian serikat pekerja mengawal rekomendasi UMSK yang diajukan kepada pemerintah daerah.
Ia menjelaskan bahwa berbeda dengan gubernur, bupati atau wali kota memiliki kewenangan dalam memberikan rekomendasi UMSK. Karena itu, apabila rekomendasi yang telah diajukan justru dicoret atau dikurangi, serikat pekerja perlu mengkaji langkah hukum yang dapat ditempuh.
Menurut Fuad, gugatan terhadap keputusan pemerintah daerah bukan sesuatu yang mustahil dilakukan, bahkan dapat ditempuh oleh satu Pimpinan Unit Kerja (PUK) sekalipun, selama memiliki dasar hukum dan bukti yang kuat.
Ia memberikan contoh perusahaan yang memiliki cabang di beberapa daerah. Jika perusahaan induk atau cabang di wilayah lain mampu memberikan upah minimum Rp6 juta, sementara pekerja di cabang lain hanya menerima Rp2 juta hingga Rp3 juta, padahal menghasilkan produk yang sama dan memberikan keuntungan yang sebanding, kondisi tersebut dapat menjadi bahan kajian untuk membangun argumentasi perjuangan upah.
“Kalau membuat barang yang sama, tetapi upahnya berbeda jauh, kita harus bisa membandingkannya secara head to head. Kita harus punya data dan dasar perhitungan yang kuat,” tegasnya.
Fuad menekankan bahwa perjuangan UMSK tidak cukup hanya dengan tuntutan dan angka-angka. Diperlukan kajian, data pembanding, serta argumentasi yang terukur agar tuntutan buruh memiliki landasan yang kuat.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
