Bandung, KPonline-Persoalan upah buruh tidak cukup diselesaikan hanya dengan memperjuangkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) setiap tahun. Lebih dari itu, diperlukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengupahan, mulai dari penentuan UMK, Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), hingga kenaikan upah berkala atau struktur skala upah di perusahaan.
Hal tersebut disampaikan Fuad BM, Wakil Ketua Bidang Pengupahan DPW FSPMI Jawa Barat, dalam agenda kunjungan kerja DPW FSPMI Jawa Barat ke wilayah Bandung Raya. Sabtu, (14/11/2026).
Dalam pemaparannya, Fuad menekankan pentingnya membangun sistem pengupahan yang lebih objektif, berkeadilan, serta berpijak pada data dan kondisi riil di masing-masing daerah maupun perusahaan.
Menurutnya, penentuan sektor unggulan untuk UMSK tidak boleh hanya berpatokan pada kesamaan jenis produk atau nama industri. Sebab, karakteristik ekonomi, tingkat upah, kemampuan perusahaan, hingga kondisi ketenagakerjaan di setiap daerah memiliki perbedaan.
Ia mencontohkan, sektor aneka industri di Kabupaten Bekasi belum tentu bisa dikategorikan sebagai sektor unggulan yang layak mendapatkan UMSK, meskipun perusahaan tersebut menghasilkan produk yang sama dengan perusahaan di Bandung Barat atau Cimahi.
“Jangan sampai kita berpikir bahwa karena di Karawang tidak masuk sektor tertentu, maka di Bandung juga tidak boleh masuk. Setiap daerah memiliki karakteristik dan kondisi ekonomi yang berbeda. Penentuannya harus berdasarkan kajian,” jelasnya.
Fuad mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah melakukan riset untuk merumuskan metode penentuan sektor unggulan yang lebih terukur. Nantinya, KC dan PC FSPMI di berbagai daerah diharapkan dapat memberikan data perusahaan sebagai bahan kajian.
Data tersebut akan menjadi dasar untuk menganalisis sektor usaha, perkembangan perusahaan, jumlah pekerja, hingga kondisi pengupahan yang berlaku.
Selain UMSK, Fuad juga menyoroti pentingnya pembenahan mekanisme penentuan UMK.
Ia menilai, selama ini angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang digunakan sebagai salah satu dasar pembahasan upah masih perlu dikaji secara lebih mendalam. Menurutnya, buruh tidak boleh hanya bergantung pada data yang disajikan pemerintah, tetapi harus memiliki data pembanding melalui survei mandiri.
“Jangan sampai kita hanya menerima angka dari pemerintah. Kita harus membentuk tim sendiri untuk melakukan survei KHL. Bahkan, surveinya harus dimulai sejak Januari, bukan baru dilakukan ketika sudah mendekati pembahasan upah di akhir tahun,” tegasnya.
Untuk itu, DPW FSPMI Jawa Barat tengah merencanakan pembentukan tim khusus penelitian pengupahan. Tim tersebut diharapkan mampu melakukan observasi secara berkelanjutan, baik terkait kebutuhan hidup pekerja maupun perkembangan kondisi ekonomi di berbagai daerah.
Fuad juga menyinggung persoalan ketimpangan upah antardaerah yang saling berbatasan. Menurutnya, perbedaan UMK yang terlalu jauh di wilayah dengan karakteristik ekonomi dan kawasan industri yang berdekatan perlu menjadi bahan evaluasi.
Ia mencontohkan wilayah Purwakarta yang berbatasan dengan Bandung Barat. Jika pertumbuhan ekonomi dan aktivitas industri di suatu kawasan berkembang pesat, maka daerah di sekitarnya juga harus mendapatkan perhatian agar tidak tertinggal.
“Harapannya, pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di satu daerah. Kalau satu wilayah berkembang, wilayah yang berbatasan dengannya juga harus ikut merasakan pertumbuhan tersebut,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Fuad turut menjelaskan bahwa penetapan UMSK harus mempertimbangkan kondisi perusahaan secara menyeluruh.
Ia memberikan gambaran bahwa tidak semua perusahaan yang bergerak di bidang otomotif otomatis memiliki karakteristik usaha dan kemampuan ekonomi yang sama. Perusahaan pembuat komponen otomotif tentu memiliki karakteristik berbeda dengan perusahaan yang hanya memproduksi aksesori atau stiker otomotif.
Begitu pula dengan perusahaan yang mengalami penurunan produksi, pengurangan jumlah pekerja, bahkan menghadapi ancaman keberlangsungan usaha.
Fuad mencontohkan hasil kajian terhadap sebuah perusahaan yang sebelumnya memiliki sekitar 600 pekerja, tetapi kini jumlahnya menyusut menjadi sekitar 100 pekerja. Kondisi tersebut harus diperhitungkan secara matang sebelum perusahaan dimasukkan ke dalam klasifikasi sektor tertentu.
Lebih lanjut, kata Fuad, perjuangan pengupahan harus tetap berpihak kepada buruh, tetapi juga disertai analisis yang rasional agar kebijakan yang diperjuangkan tidak justru menimbulkan persoalan baru berupa pengurangan tenaga kerja.
Ia juga memperkenalkan gagasan mengenai klasifikasi perusahaan berdasarkan ketahanan menghadapi krisis. Perusahaan yang mampu bertahan melewati berbagai krisis, termasuk gejolak ekonomi dan konflik global, dinilai memiliki karakteristik tersendiri yang perlu diperhitungkan dalam kajian sektor unggulan.
Hal lain yang menjadi perhatian Fuad adalah persoalan kenaikan upah berkala bagi pekerja dengan masa kerja panjang.
“Perjuangan buruh selama ini sering kali terlalu terpusat pada kenaikan UMK dan UMSK, sementara persoalan kesenjangan upah di dalam perusahaan justru luput dari perhatian,” ujarnya.
Ia mencontohkan kondisi pekerja yang telah mengabdi selama 15 tahun, tetapi selisih upahnya hanya sekitar Rp100.000 dibandingkan pekerja baru.
Kondisi tersebut, menurut Fuad BM, dinilai tidak mencerminkan penghargaan terhadap masa kerja, pengalaman, maupun kontribusi pekerja terhadap perusahaan.
“Bayangkan, ada pekerja baru yang mendapatkan upah Rp5 juta dan merasa sangat senang karena bisa mencicil motor. Sementara pekerja yang sudah bekerja 15 tahun, selisih upahnya hanya Rp100 ribu. Apakah ini adil?” katanya.
Fuad menegaskan bahwa sistem pengupahan tidak boleh berhenti pada UMK dan UMSK. Ada komponen lain yang harus diperjuangkan, yakni struktur dan skala upah serta kenaikan upah berkala berdasarkan masa kerja dan kompetensi pekerja.
Menurutnya, persoalan tersebut semakin sulit diperbaiki apabila serikat pekerja di tingkat perusahaan tidak memiliki kekuatan dan keberanian untuk melakukan perundingan.
Karena itu, ia mendorong seluruh KC, PC, dan PUK FSPMI untuk mulai melakukan pendataan kondisi pengupahan di masing-masing perusahaan.
DPW FSPMI Jawa Barat nantinya akan menyiapkan format atau template pendataan yang dapat diisi oleh setiap PUK. Melalui data tersebut, organisasi dapat memetakan apakah persoalan utama di suatu perusahaan terletak pada UMK, UMSK, struktur skala upah, atau kenaikan berkala.
Dengan demikian, strategi perjuangan tidak lagi bersifat umum, melainkan dapat disusun berdasarkan persoalan nyata yang dihadapi pekerja.
Fuad berharap gagasan pembenahan sistem pengupahan tersebut dapat menjadi dasar bagi FSPMI untuk menyusun rekomendasi kebijakan kepada pemerintah, termasuk pemerintah pusat.
Ia menegaskan bahwa perjuangan upah harus dilakukan melalui dua pendekatan yang berjalan beriringan, yakni kekuatan gerakan massa dan kekuatan argumentasi berbasis data.
Karena, kata Fuad, aksi demonstrasi tetap menjadi bagian penting dalam perjuangan buruh. Namun, kekuatan tersebut harus ditopang riset, kajian, dan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau kita rasional dan memiliki data yang kuat, pengusaha pun akan sulit membantah argumentasi kita. Tetapi kalau kita tidak rasional, tentu akan lebih sulit meyakinkan mereka,” tegasnya.
Melalui kunjungan kerja dan konsolidasi tersebut, Fuad berharap seluruh jajaran FSPMI di Jawa Barat semakin aktif membangun basis data pengupahan di wilayah masing-masing.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
