Cimahi, KPonline–Memasuki hari keenam, rangkaian kunjungan kerja atau roadshow Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Jawa Barat terus berlanjut. Dimulai sejak 9 November 2026, agenda ini merupakan bagian dari program kerja DPW FSPMI Jawa Barat yang secara khusus menitikberatkan pada penguatan konsolidasi organisasi dalam menghadapi perjuangan upah tahun 2027.
Pada Sabtu (14/11/2026), giliran Konsulat Cabang (KC), FSPMI Bandung Raya yang menjadi daerah keenam dalam rangkaian kunjungan tersebut. Kegiatan berlangsung di Kantor KC FSPMI Bandung Raya, Jalan Kebon Cau, Kota Cimahi, dengan melibatkan jajaran pengurus KC FSPMI Bandung Raya, Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Anggota (PC SPA), PUK dan Pilar FSPMI Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPW FSPMI Jawa Barat Supriyadi (Piyong), Sekretaris DPW Dede Rahmat, Tudiono (Fresa) selaku Bidang Aksi, serta Fuad BM selaku Wakil Ketua Bidang Pengupahan.
Kegiatan diawali dengan sambutan Ketua KC FSPMI Bandung Raya, Biddin Supriyono. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kunjungan jajaran DPW FSPMI Jawa Barat ke Bandung Raya.
Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi momentum istimewa karena merupakan kunjungan kerja pertama jajaran DPW ke Kantor Konsulat Cabang FSPMI Bandung Raya.
Ia berharap kehadiran para pimpinan DPW dapat memberikan semangat, motivasi, sekaligus memperkuat soliditas organisasi dalam menghadapi berbagai agenda perjuangan ke depan, khususnya perjuangan penetapan upah tahun 2027.
Konsolidasi ini juga diharapkan menjadi ruang komunikasi dan koordinasi antara pimpinan wilayah dengan jajaran organisasi di tingkat daerah agar langkah perjuangan dapat berjalan lebih terarah.
Dalam arahannya, Ketua DPW FSPMI Jawa Barat, Supriyadi (Piyong), menyoroti perkembangan keluarnya Surat Keputusan (SK) Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) yang baru, khususnya terkait perjuangan panjang FSPMI dalam mengawal persoalan tersebut hingga ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Ia mendorong seluruh jajaran, terutama Pimpinan Unit Kerja (PUK), agar memaksimalkan perjuangan di tingkat perusahaan sehingga keputusan UMSK yang telah diperoleh benar-benar dapat dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh para pekerja.
“Silakan dimaksimalkan terkait pelaksanaan SK UMSK ini. Sebab, hampir satu tahun persidangan di PTUN ini berlangsung. Jadi sangat disayangkan kalau tidak dimaksimalkan, karena sudah begitu banyak pengorbanan yang dilakukan oleh FSPMI dalam mengawal perkara ini,” tegas Supriyadi.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa perjuangan tidak boleh berhenti hanya karena telah terbitnya sebuah keputusan. Justru, setelah keputusan tersebut keluar, diperlukan langkah konkret dari seluruh perangkat organisasi untuk mengawal implementasinya di masing-masing perusahaan.
Ia juga menilai bahwa hasil putusan PTUN tersebut memiliki arti penting bagi perjuangan pengupahan ke depan. Putusan ini diharapkan dapat menjadi yurisprudensi atau rujukan hukum dalam proses penetapan upah berikutnya, sehingga persoalan rekomendasi upah yang telah disampaikan kepada gubernur tidak kembali mengalami pencoretan sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya.
Pada kesempatan yang sama, Tudiono (Fresa) turut memberikan motivasi kepada jajaran FSPMI Bandung Raya agar tidak berkecil hati dalam menjalankan roda organisasi dan memperjuangkan hak-hak pekerja.
Ia menyampaikan bahwa keterbatasan jumlah PUK bukanlah alasan untuk melemahkan semangat perjuangan. Menurutnya, kekuatan organisasi tidak semata-mata diukur dari banyaknya jumlah PUK, tetapi juga dari soliditas, militansi, dan kesungguhan dalam menjalankan perjuangan.
Tudiono juga menegaskan bahwa DPW FSPMI Jawa Barat siap memberikan dukungan apabila terdapat persoalan maupun perselisihan hubungan industrial yang membutuhkan keterlibatan dan solidaritas massa aksi dari anggota FSPMI se-Jawa Barat.
Kunjungan kerja DPW FSPMI Jawa Barat di Bandung Raya menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi, menyatukan langkah, serta memastikan seluruh jajaran organisasi memiliki kesiapan yang sama dalam menghadapi perjuangan upah 2027.



