Purwakarta, KPonline-Memasuki hari keempat rangkaian kunjungan kerja, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Barat menyambangi Konsulat Cabang (KC) FSPMI Purwakarta. Sebelumnya, agenda serupa telah dilaksanakan di Bogor, Bekasi, dan Karawang.
Kunjungan kerja (Kunker) yang dirangkai dengan konsolidasi organisasi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas, mengevaluasi perjalanan organisasi, sekaligus mematangkan strategi perjuangan buruh, khususnya menghadapi perjuangan upah tahun 2027.
Dalam agenda tersebut, hadir Ketua DPW FSPMI Jawa Barat Supriyadi (Piyong), didampingi jajaran pengurus DPW lainnya, yakni Tudiono (Fresa) dari Divisi Bidang Aksi dan Fuad BM dari Bidang Pengupahan DPW FSPMI Jawa Barat.
Di hadapan jajaran pengurus KC, PC, PUK, serta anggota FSPMI Purwakarta, Supriyadi menyampaikan sejumlah hal penting yang menurutnya harus menjadi perhatian bersama.
Supriyadi terlebih dahulu menyinggung perjalanan dirinya dalam organisasi. Ia mengaku tidak pernah meminta jabatan, baik ketika dipercaya mengemban amanah di tingkat nasional maupun saat akhirnya harus melanjutkan perjuangan di tingkat wilayah.
Supriyadi mengungkapkan, jabatan dalam organisasi bukanlah sesuatu yang harus dikejar. Namun, ketika organisasi membutuhkan, setiap kader harus bersedia mengambil tanggung jawab.
“Selagi organisasi membutuhkan kita, selagi organisasi memerlukan kita, kita wajib untuk maju. Kita tidak meminta, tetapi ketika organisasi memberikan amanah, kita harus siap menjalankannya,” ujarnya.
Ia juga mengajak kader-kader senior maupun generasi muda di Purwakarta untuk mulai mempersiapkan diri mengambil peran lebih besar dalam kepengurusan organisasi.
Ia menjelaskan, regenerasi tidak akan berjalan apabila tidak ada kader yang didorong untuk maju. Organisasi harus berani memberikan kesempatan kepada kader potensial agar kelak mampu menjadi pemimpin, baik di tingkat PUK, PC, maupun struktur organisasi yang lebih tinggi.
Supriyadi sendiri memiliki perjalanan panjang bersama FSPMI Purwakarta. Ia mengungkapkan telah menjadi pekerja di PT Hino sejak 1994 dan mulai menjadi pengurus PUK sejak tahun 2000. Artinya, sekitar 32 tahun dirinya menjadi pekerja Hino dan 26 tahun mengabdikan diri sebagai pengurus serikat pekerja.
Ia menegaskan bahwa amanah sebagai Ketua DPW FSPMI Jawa Barat merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan bersama seluruh jajaran organisasi.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius dalam konsolidasi tersebut adalah gugatan hukum terkait persoalan internal organisasi FSPMI yang selama hampir satu tahun terakhir bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Supriyadi mengungkapkan bahwa persidangan perkara tersebut selama ini berlangsung setiap hari Selasa. Ia menyebutkan bahwa sidang terakhir telah dilaksanakan dan agenda berikutnya dijadwalkan secara daring selama dua pekan.
Ia kemudian mengajak seluruh anggota FSPMI di Jawa Barat, khususnya Purwakarta, untuk memanfaatkan waktu tersebut guna melakukan konsolidasi dan mempersiapkan kehadiran anggota pada agenda putusan yang dijadwalkan 8 Desember 2026.
Karena, kata Supriyadi, persoalan tersebut bukan sekadar persoalan menang atau kalah dalam sebuah gugatan, melainkan menyangkut marwah, harga diri, dan kedaulatan organisasi.
“Kongres sudah selesai dan mereka sudah punya rumah baru. Masa masih mau mengacaukan rumah besar kita? Kita sebagai bagian dari organisasi ini harus menjaga marwah organisasi. Harga diri kita sedang diinjak-injak,” tegasnya.
Ia meminta agar seluruh struktur organisasi, mulai dari KC, PC, PUK hingga pilar-pilar organisasi, memaksimalkan konsolidasi di wilayah masing-masing.
Supriyadi juga menekankan bahwa perjuangan organisasi tidak cukup hanya dilakukan oleh beberapa orang pengurus. Seluruh anggota harus merasa memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga organisasi.
“Masih ada waktu dua minggu untuk konsolidasi. Saya berharap kawan-kawan Purwakarta bisa bersama-sama hadir. Jangan sampai kita hanya berbicara tentang organisasi, tetapi ketika organisasi membutuhkan kehadiran kita, justru kita tidak ada,” serunya.
Dalam kesempatan tersebut, Supriyadi juga menyampaikan empat prioritas yang menjadi perhatian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FSPMI dan harus dijalankan secara berjenjang hingga tingkat PUK.
Pertama, optimalisasi pembayaran COS (iuran organisasi). Ia mengingatkan bahwa iuran merupakan salah satu sumber utama pembiayaan organisasi. Berbagai kegiatan, mulai dari konsolidasi, perjuangan, hingga operasional organisasi, membutuhkan dukungan finansial yang bersumber dari iuran anggota.
Ia mengingatkan agar pembayaran COS dilakukan tepat waktu, sesuai mekanisme yang telah ditetapkan organisasi.
Kedua, penguatan advokasi dan pembelaan anggota. Menurutnya, serikat pekerja harus hadir ketika anggota menghadapi persoalan ketenagakerjaan, baik menyangkut perselisihan hubungan industrial, PHK, maupun perjuangan hak-hak normatif.
Ketiga, penguatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Ia mengingatkan bahwa masih terdapat PUK yang belum memiliki PKB. Padahal, PKB merupakan instrumen penting untuk memperjuangkan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja di perusahaan.
Keempat, penguatan organisasi (Organiser) melalui penambahan dan pemeliharaan jumlah anggota.
Supriyadi mengingatkan bahwa jumlah anggota merupakan salah satu kekuatan utama serikat pekerja. Terlebih, saat ini terdapat perusahaan dan PUK yang mengalami penutupan sehingga berdampak terhadap berkurangnya jumlah anggota.
Ia menyebutkan bahwa FSPMI di Jawa Barat memiliki potensi kekuatan anggota yang sangat besar. Karena itu, bidang organisasi di setiap tingkatan harus lebih aktif melakukan pengorganisasian, perekrutan, serta konsolidasi anggota.
“Organisasi tidak akan kuat kalau jumlah anggotanya terus berkurang. Kekuatan kita ada pada banyaknya anggota. Karena itu, bidang organisasi harus benar-benar bekerja mencari dan mengorganisir anggota,” ujarnya.
Kemudian, berbicara mengenai perjuangan upah, Supriyadi memberikan gambaran tentang dinamika rekomendasi UMSK 2026 di sejumlah daerah di Jawa Barat.
Ia membandingkan kondisi Bogor, Bekasi, dan Karawang dengan Purwakarta. Menurutnya, di sejumlah daerah, rekomendasi sektor maupun usulan yang diperjuangkan buruh tidak seluruhnya masuk dalam keputusan pemerintah provinsi.
Ia menyebut bahwa di Bogor, dari sekitar 36 PUK yang memperjuangkan UMSK, hanya sebagian kecil yang mendapatkan rekomendasi. Sementara di Bekasi, dari sekitar 223 PUK, rekomendasi yang diperjuangkan juga tidak seluruhnya terakomodasi.
Di Karawang, menurut pemaparannya, dari sekitar 83 PUK terdapat delapan PUK yang tidak masuk dalam rekomendasi.
Berbeda dengan kondisi tersebut, Supriyadi menilai Purwakarta memiliki keunggulan karena rekomendasi yang disampaikan pemerintah daerah tidak mengalami perubahan sebagaimana yang terjadi di sejumlah daerah lainnya. Bahkan, terdapat tambahan satu KBLI sehingga jumlah sektor yang diperjuangkan meningkat dari lima menjadi enam.
Namun, ia mengingatkan bahwa rekomendasi bupati atau wali kota tidak otomatis seluruhnya ditetapkan oleh gubernur. Karena itu, perjuangan tidak boleh berhenti hanya pada proses rekomendasi.
Ia juga mengingatkan kembali perjuangan panjang FSPMI Jawa Barat dalam mengawal persoalan UMSK 2026 melalui jalur hukum, mulai dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga proses di tingkat banding.
Perjuangan tersebut, menurutnya, membutuhkan konsistensi, keberanian, dan keterlibatan seluruh anggota.
Supriyadi juga menyinggung pertemuan perwakilan serikat pekerja dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, ia menyampaikan bahwa gubernur menyatakan tidak akan mengajukan kasasi atas putusan terkait UMSK dan akan menerbitkan SK baru.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa hasil perjuangan tersebut tidak boleh membuat buruh terlena.
“Kita tidak boleh hanya mengandalkan kedekatan dengan pemerintah. Walaupun bupati adalah orang yang kita pilih, bukan berarti perjuangan kita selesai. Organisasi kita adalah organisasi pergerakan. Kalau tidak disertai aksi dan tekanan perjuangan, belum tentu aspirasi kita didengar,” tegasnya.
Memasuki pembahasan perjuangan upah 2027, Supriyadi mengingatkan kembali bahwa aksi serempak pada 5 November 2026 yang dilaksanakan atas instruksi DPP FSPMI hanyalah permulaan.
Menurutnya, perjuangan upah membutuhkan persiapan yang matang, konsolidasi yang kuat, serta keterlibatan seluruh anggota FSPMI di Jawa Barat.
Ia bahkan mengingatkan kembali pengalaman perjuangan buruh Purwakarta pada 2018 dan 2019. Saat itu, ribuan buruh pernah dikerahkan, termasuk puluhan bus menuju Bandung. Aksi juga pernah dilakukan dengan menutup akses jalan tol.
Namun, kata Supriyadi, pengalaman tersebut menjadi pelajaran bahwa aksi besar sekalipun harus dibarengi strategi perjuangan yang tepat dan konsolidasi organisasi yang kuat.
“Kita pernah mengirim hampir 80 bus ke Bandung. Tahun 2019 kita juga pernah melakukan aksi menutup tol dari KM 88 sampai KM 98. Tetapi perjuangan upah tidak bisa hanya mengandalkan banyaknya massa. Kita harus punya strategi, konsolidasi, dan kekuatan organisasi,” ungkapnya.
Ia mengajak seluruh anggota agar tidak mudah berpuas diri dan tetap mempersiapkan diri menghadapi momentum perjuangan upah mendatang.
DPW FSPMI Jawa Barat, lanjutnya, sengaja melakukan safari organisasi ke seluruh KC untuk menyamakan persepsi, memperkuat barisan, dan memastikan seluruh anggota memiliki kesiapan yang sama.
Menutup penyampaiannya, Supriyadi mengingatkan bahwa FSPMI merupakan organisasi kolektif kolegial. Tidak ada satu orang yang paling hebat atau paling berjasa karena organisasi dibangun melalui pengorbanan dan kontribusi bersama.
Ia mengajak seluruh kader, khususnya generasi muda di Purwakarta, untuk mulai belajar, mengabdikan diri, dan mempersiapkan keberlanjutan kepemimpinan organisasi.
Menurutnya, setiap orang memiliki pilihan dalam menentukan perjalanan hidup, termasuk memilih untuk aktif mengabdikan diri di organisasi atau lebih fokus membangun karier pribadi. Namun, keduanya harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan tidak saling dipertentangkan.
“PUK, PC, KC ini milik kita bersama. Tidak ada yang hebat sendiri-sendiri. Kita membangun organisasi ini bersama-sama, kita membiayainya melalui iuran, dan kita pula yang harus menjaganya,” pesannya.
Ia juga mengingatkan bahwa perjalanan perjuangan FSPMI masih panjang dan pekerjaan rumah organisasi masih banyak. Karena itu, dibutuhkan kebersamaan, solidaritas, serta kesediaan seluruh anggota untuk terus bergerak.
“Perjalanan kita masih panjang, PR kita masih banyak, dan perjuangan ini membutuhkan kebersamaan. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Harus kolektif, harus bersama-sama,” pungkas Supriyadi.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
