Purwakarta, KPonline-Perjuangan upah merupakan pertaruhan kesejahteraan kaum buruh yang membutuhkan kekuatan organisasi, solidaritas, dan konsistensi gerakan. Karena itu, seluruh jajaran Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) harus kembali memperkuat barisan dan memaksimalkan gerakan perjuangan menghadapi penetapan upah tahun 2027.
Pesan tersebut disampaikan Tudiono (Fresa), Divisi Bidang Aksi DPW FSPMI Jawa Barat (Jabar) dalam kunjungan kerja Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) FSPMI Jawa Barat ke Konsulat Cabang (KC) FSPMI Purwakarta yang dikemas dalam agenda konsolidasi organisasi pada Kamis 12 November 2026.
Dalam pemaparannya, Tudiono menjelaskan bahwa kunjungan kerja DPW FSPMI Jawa Barat ke seluruh KC FSPMI di Jawa Barat memiliki dua tujuan utama. Pertama, melakukan evaluasi terhadap kondisi dan kekuatan organisasi. Kedua, mempersiapkan sekaligus memaksimalkan gerakan perjuangan upah tahun 2027.
Ia mengajak seluruh anggota FSPMI untuk kembali mengingat sejarah panjang perjuangan buruh, khususnya masa ketika gerakan FSPMI mampu menunjukkan kekuatan besar di jalanan.
Menurutnya, sebelum tahun 2014, perjuangan buruh pernah mencapai masa kejayaan. Berbagai daerah, mulai dari Purwakarta, Karawang, Bekasi hingga DKI Jakarta, pernah bergerak bersama melumpuhkan jalan tol sebagai bentuk tekanan terhadap pemerintah.
Bahkan, saat itu Menteri Tenaga Kerja pernah turun menggunakan helikopter di jalan tol kawasan Cikarang ketika gelombang aksi buruh berlangsung.
“Pada masa itu, kita pernah menikmati kenaikan upah di atas 30 persen. Itu menjadi salah satu bukti bahwa ketika gerakan buruh solid, terorganisir, dan bergerak bersama, kekuatan kita mampu memberikan tekanan yang luar biasa,” ungkapnya.
Namun, menurut Tudiono, situasi berubah setelah pergantian kepemimpinan nasional (Presiden RI) pada 2014. Kehadiran PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan menjadi salah satu titik yang membatasi ruang perjuangan kenaikan upah melalui formula yang ditentukan pemerintah.
Ia menggambarkan bagaimana kenaikan upah yang sebelumnya pernah mencapai lebih dari 30 persen, kemudian terus mengalami penurunan hingga pada 2023 hanya berada di angka 1,59 persen.
Tidak hanya menghadapi tekanan regulasi, gerakan buruh juga mengalami tekanan di lapangan. Aksi-aksi yang dilakukan sering kali berhadapan dengan pembubaran massa, gas air mata, hingga penangkapan peserta aksi.
Salah satu peristiwa yang masih diingat adalah aksi penolakan PP 78 pada 30 Oktober di kawasan Monas dan depan Istana Negara. Saat itu, sebanyak 23 orang ditangkap.
Meski demikian, Tudiono menegaskan bahwa tekanan tersebut membuat FSPMI kehilangan semangat perjuangan.
Ia berharap sejarah kekuatan gerakan buruh yang pernah terukir dapat kembali dibangun, khususnya di Jawa Barat.
“Hal-hal yang pernah kita ukir sebagai sejarah, bisakah kita ukir kembali? Bisakah kita maksimalkan perjuangan dan pergerakan dengan membawa seluruh anggota? Siap atau tidak?” serunya di hadapan peserta konsolidasi.
Memasuki pembahasan upah tahun 2027, Tudiono menilai terdapat dinamika yang cukup menarik. Ia menyoroti adanya perbedaan sikap di kalangan unsur serikat pekerja yang duduk dalam Dewan Pengupahan.
Menurutnya, terdapat situasi ketika sejumlah unsur di luar FSPMI justru mengusulkan kenaikan upah yang tinggi, sementara sebagian pihak lainnya meminta agar usulan kenaikan upah tidak terlalu tinggi.
Alasan yang disampaikan beragam, mulai dari kekhawatiran perusahaan pindah, kondisi perusahaan yang dianggap sedang sulit, hingga pertimbangan terhadap kemampuan pengusaha.
Tudiono mengingatkan agar FSPMI tidak terpengaruh oleh pola pikir yang justru melemahkan posisi tawar kaum buruh.
Ia meminta seluruh perangkat organisasi tetap istiqomah memperjuangkan kenaikan upah yang layak dan tidak mudah mundur hanya karena berbagai alasan yang belum tentu berpihak pada kepentingan pekerja.
“Jangan sampai kita sendiri yang justru membatasi perjuangan. FSPMI harus tetap konsisten. Perjuangan upah adalah perjuangan seluruh anggota, bukan hanya kepentingan satu atau dua kelompok,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya mengawal setiap proses pembahasan di Dewan Pengupahan, baik ketika membicarakan formula maupun angka rekomendasi kenaikan upah.
Ia mengungkapkan, kehadiran dan pengawalan anggota sangat diperlukan agar perwakilan FSPMI tidak kehilangan dukungan ketika berhadapan dengan unsur pengusaha maupun pemerintah.
“FSPMI wajib mengawal Dewan Pengupahan agar tidak masuk angin. Jangan sampai ketika pembahasan berlangsung, perwakilan kita dibiarkan berjuang sendirian. Kawan-kawan harus hadir dan memberikan dukungan,” ujarnya.
Secara khusus, Tudiono memberikan perhatian terhadap kekuatan FSPMI di Purwakarta.
Ia meyakini bahwa gerakan buruh yang solid di Purwakarta dapat memberikan pengaruh terhadap kebijakan pemerintah maupun posisi tawar ketika berlangsung perundingan pengupahan.
Karena itu, ia meminta seluruh Ketua PC SPA, Ketua PUK, pengurus, Garda Metal, Media Perdjoeangan, serta pilar organisasi lainnya untuk saling mendukung dan membangun kembali semangat perjuangan.
Dalam kesempatan tersebut, Tudiono juga mengulas perjalanan panjang perjuangan UMSK Jawa Barat tahun 2026.
Ia mengingatkan bahwa perjuangan buruh tidak berhenti setelah menyampaikan rekomendasi upah. Ketika rekomendasi UMSK yang telah diperjuangkan justru diubah dan sejumlah sektor dihilangkan melalui keputusan gubernur, FSPMI bersama elemen buruh lainnya mengambil langkah perlawanan.
Selain menggelar aksi di Kantor Gubernur Jawa Barat, gerakan buruh juga melakukan tiga kali aksi konvoi menggunakan sepeda motor dari Karawang, Purwakarta, Bekasi hingga Jakarta.
Mereka mendatangi Jakarta untuk mendesak Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Dalam Negeri agar memanggil Gubernur Jawa Barat dan meminta diterbitkannya keputusan baru terkait UMSK.
Perjuangan tersebut juga berlangsung di ruang publik, termasuk melalui media sosial. Tudiono menyebut bahwa situasi menjadi semakin berat karena gerakan buruh harus berhadapan dengan opini publik yang saat itu banyak dipengaruhi popularitas kepemimpinan Gubernur Jawa Barat.
Namun, perjuangan hukum akhirnya memberikan hasil.
Ia merujuk pada kemenangan gugatan buruh di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung pada 22 Juli 2026, yang menjadi salah satu tonggak penting dalam perjuangan UMSK Jawa Barat.
Menurutnya, putusan tersebut harus menjadi modal hukum dan pembelajaran bagi perjuangan pengupahan berikutnya.
“Perjuangan kita bukan hanya bicara tentang selisih angka upah. Apa yang sudah diputuskan PTUN kemarin harus menjadi dasar awal dan dasar hukum kita dalam menentukan upah tahun 2027,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh anggota harus memahami mekanisme penetapan upah sektoral, termasuk kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam memberikan rekomendasi dan kewenangan gubernur dalam menetapkan keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.
Tidak berhenti pada pengawalan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah, Tudiono juga menyampaikan rencana gerakan besar FSPMI Jawa Barat.
Ia mengajak seluruh anggota FSPMI di berbagai kabupaten dan kota untuk bersiap menghadiri aksi di Gedung Sate, Bandung, apabila instruksi organisasi telah dikeluarkan.
Menurutnya, perjuangan kenaikan upah bukan hanya menjadi kepentingan anggota yang mampu berangkat ke Bandung. Kenaikan upah merupakan kepentingan seluruh buruh, sehingga seluruh PUK harus ikut memikirkan bagaimana anggota dapat berpartisipasi.
Ia meminta PUK yang memiliki kemampuan finansial untuk membantu PUK lain yang mengalami keterbatasan biaya maupun transportasi.
Koordinasi juga dapat dilakukan melalui pimpinan cabang dan perangkat organisasi agar tidak ada anggota yang terkendala hanya karena persoalan kendaraan atau pendanaan.
“Kalau ada PUK yang keuangannya mampu, ayo saling mendukung. Yang tidak punya kendaraan dibantu PUK lainnya. Kepentingan kenaikan upah ini bukan hanya kepentingan PUK yang bisa berangkat, tetapi kepentingan seluruh anggota,” tegasnya.
Tudiono bahkan mengungkapkan bahwa DPW FSPMI Jawa Barat tengah mempersiapkan konsep gerakan bersama yang melibatkan seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.
Ia membayangkan suatu momentum ketika seluruh anggota FSPMI Jawa Barat bergerak serentak menuju Gedung Sate, sehingga menjadi gambaran nyata kekuatan dan soliditas kaum buruh.
“Ini menjadi cita-cita DPW FSPMI Jawa Barat. Kita ingin seluruh FSPMI dari kabupaten dan kota di Jawa Barat bergerak bersama, bergelombang menuju Gedung Sate. Kita tunjukkan kekuatan FSPMI Jawa Barat agar pemerintah maupun pengusaha tidak bermain-main dengan kaum buruh,” serunya.
Menutup penyampaiannya, Tudiono kembali mengingatkan pentingnya kedisiplinan organisasi dalam menjalankan setiap instruksi perjuangan.
Ia meminta anggota FSPMI Purwakarta, termasuk mereka yang selama ini belum pernah mengikuti aksi secara langsung, untuk tidak ragu bergabung dan menunjukkan identitas organisasinya.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam setiap aksi terdapat pembagian peran yang harus dijalankan dengan baik. Seragam biru putih menjadi identitas utama anggota FSPMI, Garda Metal bertugas menjalankan fungsi pengawalan dan pengamanan aksi, sementara Media Perdjoeangan berperan mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan.
Dokumentasi tersebut menjadi penting, termasuk untuk merekam apabila terjadi tindakan represif aparat maupun provokasi dari pihak-pihak tertentu.
Lebih jauh, ia meminta seluruh anggota, pengurus PUK, pimpinan cabang, Garda Metal, Media Perdjoeangan, dan seluruh pilar organisasi untuk kembali memperkuat kebersamaan.
“Ayo kita saling menyemangati. Kita niatkan dan ikhlaskan diri untuk perjuangan. Apa pun instruksi organisasi, baik dari KC, PC SPA, DPW hingga DPP FSPMI, kita jalankan dengan satu instruksi, satu komando,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap instruksi aksi yang dikeluarkan pimpinan organisasi bukan untuk kepentingan pribadi para pimpinan, melainkan untuk memperjuangkan kepentingan kaum buruh dan masyarakat luas.
Tudiono mengungkapkan, pimpinan organisasi telah mempertimbangkan berbagai strategi serta risiko sebelum mengambil keputusan. Bahkan, ia menegaskan bahwa jajaran pimpinan DPW FSPMI Jawa Barat siap bertanggung jawab terhadap risiko perjuangan demi melindungi anggota.
“Yakinlah, setiap instruksi perjuangan bukan untuk kepentingan pimpinan, tetapi untuk kepentingan kaum buruh. Kami yang ada di DPW FSPMI Jawa Barat sudah berbicara tentang strategi dan risiko. Kami akan mengambil risiko terkecil untuk anggota. Namun, ketika ada risiko dalam perjuangan, kami yang akan mengambil tanggung jawab untuk menyelamatkan seluruh anggota FSPMI di Jawa Barat,” pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
