Bekasi, KPOnline – Komitmen dalam mengawal hak-hak pekerja perempuan terus diperkuat oleh jajaran pengurus serikat pekerja. Pada Rabu (11/11/2026), sebuah forum diskusi strategis digelar guna membedah secara mendalam poin-poin krusial dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026, khususnya yang berkaitan langsung dengan perlindungan dan kesejahteraan pekerja atau buruh perempuan.
Diskusi intensif yang dilaksanakan di sekretariat FSPMI Bekasi ini menyoroti sejumlah pasal yang menjadi fondasi hak-hak normatif buruh perempuan di tempat kerja, yakni Pasal 114, 120, 121, 122, dan 123.
Menurut Eni Rakhmawati, Pengurus PC SPAMK FSPMI Bekasi pembedahan pasal-pasal tersebut dilakukan untuk memastikan setiap klausul mengenai perlindungan kerja, hak reproduksi, hingga jaminan nondiskriminasi dapat dipahami secara utuh oleh para pengurus sebagai bekal pengawasan di tingkat perusahaan.
Eni menambahkan bahwa tidak hanya berhenti pada aspek perlindungan normatif, forum ini juga memberikan perhatian serius pada instrumen penegakan hukum dan sanksi.
Aktifis perempuan yang hadir dalam diskusi tersebut merupakan Pengurus dan Biro PC SPAMK Bekasi, mereka mengkaji secara rinci pasal-pasal yang mengatur sanksi terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), meliputi Pasal 280, 284, 289, dan 294.
Pemahaman komprehensif terhadap pasal sanksi ini dinilai krusial sebagai benteng pertahanan dalam mencegah terjadinya PHK sepihak maupun pelanggaran hak-hak pekerja perempuan oleh pihak pengusaha.
Sebagai langkah konkret agar hasil kajian tidak berhenti di meja diskusi, pertemuan ini menyepakati dua agenda tindak lanjut utama yaitu :
- Konsolidasi Lintas Bidang yang bertujuan untuk menyelaraskan strategi penyusunan draf PKB yang lebih berpihak pada pekerja perempuan sekaligus memperkuat langkah pendampingan hukum dan,
- Sosialisasi menyeluruh kepada seluruh Pimpinan Unit Kerja (PUK) yang tersebar di berbagai perusahaan, agar informasi terkait UU No. 27 Tahun 2026 tersampaikan secara merata dan dapat langsung diimplementasikan untuk melindungi anggota di tingkat pabrik.
Melalui langkah ini, diharapkan seluruh pengurus di tingkat unit kerja memiliki kesiapan dan pemahaman hukum yang seragam dalam mengawal implementasi UU No. 27 Tahun 2026 demi terciptanya lingkungan kerja yang adil, aman, dan berkeadilan gender bagi seluruh buruh perempuan.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com