Surabaya, KPonline — Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur menunjukkan komitmen dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. Melalui partisipasi aktif dalam Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Bagi Pekerja/Buruh.
FSPMI menegaskan posisinya untuk terus mengawal hasil kesepakatan Mayday agar benar-benar dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh buruh di Jawa Timur.
FGD yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur pada Rabu, 11 November 2026, di Ruang Wawasan Disnakertrans Jatim ini, turut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Biro Hukum Setda Prov Jatim, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, LKS Tripartit, Apindo, serta unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
Dalam forum tersebut, perwakilan mewakili FSPMI, para pengurus DPW FSPMI Jawa Timur, H Jazuli SH, Nuruddin Hidayat ST, Ardian Safendra dan Satya Agung, memberikan sejumlah catatan penting dan masukan konstruktif. Langkah ini diambil untuk memastikan regulasi daerah yang sedang dibahas tidak berhenti sebagai dokumen administratif semata, melainkan menjadi instrumen hukum yang kuat untuk melindungi pekerja, baik sektor Penerima Upah (PU) maupun Bukan Penerima Upah (BPU).
Beberapa poin penting yang didorong oleh FSPMI dalam pembahasan Rapergub tersebut meliputi:
1. Ketegasan Sanksi dan Kepatuhan Perusahaan: FSPMI menyoroti lemahnya implementasi sanksi di lapangan terhadap pemberi kerja yang membandel. Pengawalan dilakukan agar rekomendasi sanksi dari BPJS dan pengawas ketenagakerjaan yang diserahkan kepada DPMPTSP memiliki batas waktu yang jelas serta mekanisme penindakan yang berjenjang.
2. Perlindungan Korban PHK: Mendorong pengaturan kewenangan buruh untuk mendaftarkan diri serta solusi konkret bagi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui skema Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) yang dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Kepastian Pelayanan Kesehatan dan Ketenagakerjaan: FSPMI mendesak agar regulasi ini mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan langsung di lapangan, berkaca dari berbagai kasus di mana pekerja rentan atau pekerja baru seringkali dirugikan akibat kelalaian pemberi kerja dalam mendaftarkan jaminan sosial.
Komitmen FSPMI ini merupakan kelanjutan dari rangkaian perjuangan dan kesepakatan yang telah disuarakan sejak aksi Hari Buruh Internasional (Mayday). FSPMI menyadari bahwa regulasi jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah jaring pengaman utama yang wajib dirasakan oleh setiap pekerja tanpa terkecuali.
Dengan terus mengawal pembahasan Rapergub ini hingga disahkan, FSPMI berharap aturan tersebut nantinya memiliki taring yang kuat untuk menindak pengusaha nakal sekaligus memberikan rasa aman, kepastian hukum, dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh kaum buruh di Jawa Timur. (Khoirul Anam)
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com