Karawang, KPonline-Dalam kunjungan kerja yang dikemas melalui agenda konsolidasi organisasi dilingkungan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Karawang, Fuad BM selaku Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) FSPMI Jawa Barat Bidang Pengupahan memaparkan berbagai trik dan strategi dalam memperjuangkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Dalam pemaparannya, Fuad BM menegaskan bahwa UMSK tidak termasuk dalam mekanisme pengaturan PP Nomor 49. Dan, apabila perjuangan UMSK masih sepenuhnya mengacu pada PP 49, potensi kegagalannya akan sangat besar. Sebab, saat ini gambarannya masih banyak Pimpinan Unit Kerja (PUK) yang upah pekerjanya tidak menggunakan UMSK.
“UMSK itu tidak termasuk dalam PP 49. Dan bila masih mengacu dari PP 49, saya berani yakin kegagalannya akan besar, karena sampai saat ini, banyak PUK yang upahnya tidak menggunakan UMSK. UMSK itu adalah program kesanggupan perusahaan untuk membayarnya,” ungkap Fuad.
Ia menjelaskan, penempatan sektor-sektor yang berhak mendapatkan UMSK harus melalui kajian yang matang. Kajian tersebut tidak boleh hanya menggunakan satu indikator, misalnya risiko kerja.
Karena, kata Fuad, apabila kajian hanya berpatokan pada risiko kerja, pekerja yang berada di sektor otomotif, khususnya sektor AMK (Automotif Mesin dan Komponen), belum tentu seluruhnya mendapatkan UMSK, mengingat aspek keselamatan kerja di sektor tersebut dinilai sudah baik.
Sehingga, Fuad meminta agar Dewan Pengupahan dari unsur FSPMI senantiasa melakukan koordinasi dengan Konsulat Cabang (KC) dan Ketua Pimpinan Cabang (PC) sebelum mengambil keputusan.
“Perjuangan UMSK tidak berdasarkan asumsi, tetapi by data,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fuad BM juga menyoroti perusahaan-perusahaan yang tidak mau memberlakukan ketentuan UMK, UMSK, maupun Struktur dan Skala Upah dalam sistem pengupahan pekerjanya.
Ia menyampaikan bahwa apabila ditemukan perusahaan yang tidak menjalankan ketentuan tersebut, dirinya akan berkoordinasi dengan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden.
Fuad pun kembali mengungkapkan bahwa persoalan upah tidak bisa hanya dilihat dari angka nominal yang diterima pekerja saat ini. Sebab, kebutuhan hidup seorang pekerja akan terus berkembang seiring perjalanan kehidupannya.
“Upah itu seharusnya mengikuti perkembangan pekerja. Nol tahun upahnya segini, punya istri upahnya segini, punya anak satu segini. Kebutuhannya setiap hari semakin lama semakin meningkat,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa perjuangan upah merupakan bagian penting dari tugas dan tanggung jawab serikat pekerja. Perjuangan tersebut bukan hanya sebatas memperjuangkan upah minimum, tetapi juga memastikan adanya kenaikan upah secara berkala melalui penerapan Struktur dan Skala Upah.
“Upah adalah perjuangan serikat pekerja. Bukan hanya upah minimum, juga upah kenaikan berkalanya. Tugas serikat pekerja yang berjuang,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Fuad juga mengingatkan bahwa perjuangan UMSK harus berjalan beriringan dengan penerapan Struktur dan Skala Upah. Karena, PUK memiliki tanggung jawab untuk mampu memperjuangkan dan menerapkan keduanya di tingkat perusahaan.
“UMSK itu berkaitan dengan skala upah. Tugas PUK harus mampu menerapkan keduanya. Ada UMSK, ada Struktur Skala Upah. Kawan-kawannya harus diperhatikan, mau Garda Metal maupun dia pengurus,” ujarnya.
Menutup pemaparannya, Fuad BM menegaskan komitmennya untuk terus mengawal perjuangan UMSK agar hak-hak pekerja mendapatkan perhatian dan diperjuangkan melalui strategi yang tepat.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
