Karawang, KPonline-Sebagai tindak lanjut program kerja, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Barat (Jabar) melakukan kunjungan kerja ke seluruh Konsulat Cabang (KC) FSPMI yang berada di Jawa Barat.
Sebelumnya, DPW FSPMI Jabar berkunjung ke KC FSPMI Bogor dan Bekasi dan kali ini DPW FSPMI Jawa Barat melanjutkan kunjungan kerjanya ke KC FSPMI Karawang.
Agenda diselenggarakan di Masjid Al Ghammar, Karawang, Rabu (11/11/2026).
Seluruh jajaran pengurus FSPMI Karawang, mulai dari Ketua KC, pengurus Pimpinan Cabang (PC), hingga sejumlah pengurus Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Anggota (SPA), tampak hadir dalam agenda tersebut.
Sementara itu, dari jajaran pengurus DPW FSPMI Jawa Barat, hadir langsung Ketua DPW Supriyadi (Piyong) beserta jajarannya, yakni Fuad BM selaku Wakil Ketua Bidang Pengupahan dan Tudiono (Fresa) sebagai Divisi Bidang Aksi.
Kegiatan ini diisi dengan agenda konsolidasi organisasi. Dalam Konsolidasi, Tudiono menjelaskan bahwa konsolidasi memiliki dua tujuan.
“Konsolidasi yang diadakan KC FSPMI menjadi bagian dari road show atau Kunjungan Kerja Ketua DPW FSPMI Jabar ada dua tujuan,” ungkap Tudiono.
Pertama, untuk memaksimalkan konsolidasi persiapan perjuangan-perjuangan upah ditingkat kabupaten kota atau provinsi dan yang kedua adalah sebagai evaluasi organisasi (DPW FSPMI Jawa Barat).
“Yang sama-sama kita ketahui, bicara tentang upah tahun 2027, kalau bicara tentang basic Undang-undang Pelindungan Ketenagakerjaan. Sampai hari ini, meskipun Undang-undangnya sudah jelas. UU 27/2026. Tetapi petunjuk pelaksanaan, baik PP (Peraturan Pemerintah) maupun Permen (Peraturan Mentri) sampai hari ini belum menang,” paparnya.
Dan kemungkinan besar, menurut Tudiono, bicara tentang pengupahan, yang akan dipakai adalah PP 49. Tetapi pertanyaan adalah apakah semua Kabupaten Kota diseluruh Jawa Barat, Apindo dan Pemerintah mau menggunakan PP 49?
“Mungkin di Karawang mau, di Bekasi belum tentu Apindonya mau. Begitu juga sebaliknya, di Bekasi dan Purwakarta mau menggunakan PP 49. Tetapi di Karawang apakah ada jaminan bahwa Apindo ataupun pemerintah mau menggunakan PP 49 sebagai perhitungan upah,” lanjut Tudiono.
Tetapi sekali lagi, Tudiono meminta betul kepada kawan kawan FSPMI di Kabupaten Karawang. Ketika nanti ada instruksi. Baik dari KC, PC SPA. Bahkan dari DPW FSPMI Jawa Barat untuk bisa memaksimalkan (allout) aksi mengawal Dewan Pengupahan ketika berunding. Baik itu di dinas ketenagakerjaan ataupun Pemda kabupaten Karawang.
Ia pun mengungkapkan bahwa sebagai pengurus, sudah seharusnya memiliki komitmen untuk selalu hadir mengikuti setiap aksi (unjuk rasa) yang telah diinstruksikan oleh organisasi.
“Pemimpin FSPMI bukan pemimpin kantoran. Tetapi, pemimpin untuk pergerakan perjuangan kaum buruh,” jelasnya.
Selain itu, kata Tudiono, pemimpin FSPMI bukanlah pemimpin yang eksklusif, layaknya seorang pengusaha.
“Pemimpin FSPMI harus siap memimpin dilapangan saat aksi, setiap ada instruksi,” pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
