Tangerang, KPonline – Upah merupakan urat nadi kehidupan kaum pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Oleh karena itu, penetapan upah tahun 2027 menjadi perhatian serius bagi kalangan buruh di Kabupaten Tangerang.
Pada Rabu (11/11/2026), Dewan Pengupahan Kabupaten Tangerang bersama unsur serikat pekerja dan serikat buruh menggelar audiensi dengan Bupati Tangerang, Muhammad Maesyal Rasyid. Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung Pendopo Kabupaten Tangerang, Jalan Ki Samaun, Kota Tangerang.
Audiensi ini turut dihadiri anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Tangerang, Nadif, S.Kom., serta perwakilan Pimpinan Cabang, Konsulat Cabang Tangerang Raya, dan berbagai elemen serikat pekerja dan serikat buruh.
Dalam pertemuan tersebut, Nadif selaku anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Tangerang menyampaikan bahwa mekanisme perhitungan kenaikan upah berdasarkan regulasi terbaru mengalami perubahan dibandingkan ketentuan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 49 Tahun 2025.
“Dalam regulasi yang baru ini, rentang kenaikan hanya berkisar 0,5 persen hingga 1 persen,” jelas Nadif.
Ia berharap Bupati Tangerang dapat mengambil kebijakan terbaik dengan merekomendasikan angka kenaikan upah yang paling menguntungkan bagi kaum buruh di Kabupaten Tangerang, tanpa mengabaikan regulasi dan ketentuan pemerintah pusat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Tangerang, Muhammad Maesyal Rasyid, menyampaikan bahwa pemerintah daerah masih menunggu diterbitkannya regulasi serta formula resmi penetapan upah dari pemerintah pusat.
“Kita belum bisa menetapkan angka pasti sebelum rumus resminya terbit,” ujar Bupati.
Ia juga menjelaskan bahwa kewenangan pemerintah daerah adalah menyusun dan menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur Banten setelah melalui pembahasan secara tripartit yang melibatkan unsur pemerintah daerah, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha.
Tiga Poin Penting dalam Perjuangan Upah 2027
Berdasarkan hasil audiensi dan pantauan tim Media Perdjoeangan di lapangan, terdapat sejumlah hal penting yang menjadi perhatian dalam proses perumusan kebijakan upah tahun 2027 di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten.
1. Menunggu Regulasi Pemerintah Pusat
Pemerintah daerah belum dapat menetapkan angka kenaikan upah secara pasti sebelum pemerintah pusat menerbitkan regulasi dan formula resmi sebagai dasar perhitungan upah tahun 2027.
2. Pembahasan di Tingkat Provinsi Banten
Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten dijadwalkan mulai membahas penetapan upah pada 12 November 2026. Pihak provinsi juga menyampaikan komitmen untuk tidak mengubah angka rekomendasi yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wali Kota.
3. Tuntutan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh
Dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja, serikat pekerja dan serikat buruh menyampaikan sejumlah tuntutan untuk kebijakan pengupahan tahun 2027, yaitu:
– Kenaikan upah tahun 2027 sebesar 7,5%–9,5%.
– Penetapan upah sebesar 100% Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
– Penetapan upah sektoral sebesar 5% di atas Upah Minimum Provinsi (UMP).
Audiensi tersebut berlangsung dengan tertib dan menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi antara pemerintah daerah dan unsur serikat pekerja dalam memperjuangkan kebijakan pengupahan yang berpihak pada kesejahteraan kaum buruh.
Bagi kaum pekerja, upah bukan sekadar angka dalam kebijakan pemerintah, melainkan penentu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarga.
Melalui audiensi ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Tangerang dapat memberikan rekomendasi terbaik dalam penetapan upah tahun 2027, sehingga menghasilkan kebijakan yang layak, adil, dan mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh pekerja.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
