Jakarta, KPonline – Tim Perumus Peraturan Organisasi (PO) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) kembali melanjutkan rapat pembahasan penyempurnaan Peraturan Organisasi. Rapat berlangsung di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FSPMI, lantai 3, Rabu (11/11/2026), mulai pukul 10.00 WIB.
Rapat dipimpin Bambang Santoso dan Jamsari, bersama jajaran Tim Perumus PO Organisasi yang terdiri dari Syawal Harahap, Aan, Sugeng, dan Roni.
Salah satu agenda utama yang menjadi pembahasan adalah pembagian wewenang dan pendelegasian tugas dalam struktur organisasi FSPMI. Pembahasan ini dinilai penting untuk memperjelas batas kewenangan, tanggung jawab, serta mekanisme pelaksanaan tugas di setiap tingkatan kepengurusan.
Dalam organisasi serikat pekerja yang memiliki struktur berjenjang dari tingkat pusat hingga unit kerja di perusahaan, kejelasan pembagian kewenangan menjadi kebutuhan mendasar. Hal tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut efektivitas organisasi, ketertiban pengambilan keputusan, serta konsistensi dalam menjalankan garis perjuangan.
Pembahasan diarahkan pada bagaimana kewenangan dijalankan secara proporsional berdasarkan hierarki organisasi, mulai dari Kongres sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, DPP sebagai pelaksana kebijakan di tingkat nasional, DPW di tingkat provinsi, PC dan KC di tingkat kabupaten/kota, hingga Pimpinan Unit Kerja (PUK) sebagai ujung tombak organisasi di perusahaan.
Selain pembagian kewenangan struktural, mekanisme pendelegasian tugas juga menjadi perhatian. Termasuk di dalamnya hubungan kerja antara Presiden, Wakil Presiden, Sekretaris Jenderal, bendahara, serta pengurus yang membidangi sektor dan fungsi organisasi.
Kejelasan mengenai siapa yang berwenang mengambil keputusan, siapa yang menjalankan mandat, bagaimana koordinasi dilakukan, serta sejauh mana tanggung jawab dapat didelegasikan menjadi bagian penting yang perlu dirumuskan secara tegas dalam PO.
Hal ini diperlukan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, dualisme kebijakan, maupun munculnya persoalan organisasi akibat ketidakjelasan tanggung jawab antartingkatan kepengurusan.
Lebih jauh, pendelegasian tugas harus tetap berada dalam koridor konstitusi organisasi, yakni Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), sehingga pelaksanaan tugas tidak berjalan berdasarkan kehendak personal, melainkan berdasarkan aturan dan mekanisme yang disepakati bersama.
Bagi FSPMI, penguatan regulasi internal merupakan bagian penting dari upaya membangun organisasi yang tertib, demokratis, profesional, dan memiliki sistem pertanggungjawaban yang jelas.
Peraturan Organisasi diharapkan tidak hanya menjadi kumpulan ketentuan tertulis, tetapi benar-benar menjadi pedoman operasional yang mampu menjawab kebutuhan organisasi di lapangan, sekaligus memastikan setiap pengurus memahami batas kewenangan dan tanggung jawabnya.
Dengan dilanjutkannya pembahasan ini, Tim Perumus PO FSPMI tengah mengupayakan terbentuknya tata kelola organisasi yang lebih terukur dan sistematis. Sebab, organisasi yang kuat bukan hanya ditentukan oleh besarnya jumlah anggota dan militansi perjuangan, tetapi juga oleh ketegasan aturan, kejelasan komando, serta konsistensi seluruh jajaran dalam menjalankan amanat organisasi.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com