FSPMI Bogor Raya Tegaskan Akan Tempuh Jalur Hukum Jika SK Depekab Diganggu

FSPMI Bogor Raya Tegaskan Akan Tempuh Jalur Hukum Jika SK Depekab Diganggu

Bogor, KPonline – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Bogor Raya menyampaikan pernyataan sikap menyikapi aksi unjuk rasa sekelompok orang di Kantor Bupati Bogor pada Rabu (11/11/2026). Aksi tersebut diketahui membawa tuntutan pembatalan Surat Keputusan (SK) Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Bogor.

Ketua Konsulat Cabang (KC) FSPMI Bogor Raya, Komarudin, menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah sesuai prosedur hukum apabila terdapat upaya untuk mengganggu atau membatalkan legalitas SK Depekab Kabupaten Bogor.

Komarudin menyampaikan bahwa FSPMI tidak akan tinggal diam apabila legalitas yang telah ditetapkan tersebut dipersoalkan. Bahkan, jika diperlukan, FSPMI siap menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Menurutnya, keberadaan Depekab memiliki peran penting dalam proses pembahasan dan penentuan kebijakan pengupahan di Kabupaten Bogor, termasuk pembahasan kenaikan upah minimum serta perundingan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) setiap tahunnya.

Ia juga menyoroti bahwa pembahasan UMSK Kabupaten Bogor tahun 2026 hingga saat ini belum sepenuhnya selesai. Oleh karena itu, persoalan yang muncul terkait legalitas Depekab dikhawatirkan dapat memengaruhi proses pembahasan yang sedang berjalan.

“FSPMI akan terus mengawal proses ini sampai selesai. Kami ingin Depekab dapat menjalankan tugas dan fungsinya, terutama dalam memperjuangkan serta membahas kebijakan pengupahan bagi pekerja di Kabupaten Bogor,” tegas Komarudin.

Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal persoalan tersebut, setelah menyampaikan sikapnya, massa FSPMI Bogor Raya kemudian bergerak menuju Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bogor.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya FSPMI untuk memastikan proses pengupahan dan keberadaan Depekab tetap berjalan sesuai ketentuan serta tidak menghambat pembahasan kepentingan kaum pekerja.

FSPMI Bogor Raya menegaskan akan terus mengawal persoalan legalitas SK Depekab Kabupaten Bogor hingga tuntas, demi menjaga keberlangsungan proses pembahasan upah dan memperjuangkan kesejahteraan pekerja di Kabupaten Bogor.