Jakarta, KPonline – Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPP FSPMI) di bawah kepemimpinan Presiden Suparno, S.H., menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan pasca disahkan dan ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 28 Oktober 2026.
Bagi FSPMI, pengesahan undang-undang baru bukanlah akhir dari perjuangan kaum buruh. Justru, tantangan sesungguhnya berada pada penyusunan peraturan pelaksana, baik Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker), yang akan menentukan bagaimana ketentuan dalam undang-undang tersebut diterapkan.
Dalam pernyataannya, Presiden FSPMI Suparno, S.H., menyampaikan sejumlah catatan kritis setelah membaca secara awal undang-undang yang terdiri dari 313 pasal tersebut. Beberapa persoalan strategis yang menjadi perhatian meliputi outsourcing, sistem kerja kontrak, pengupahan, pesangon, serta perlindungan hak-hak pekerja lainnya.
Suparno mengingatkan bahwa jangan sampai komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk berpihak kepada rakyat kecil dan kaum buruh justru kehilangan makna ketika diterjemahkan oleh kementerian terkait ke dalam aturan turunan.
Ia secara khusus mengingatkan potensi masuknya kepentingan oligarki dan korporasi dalam proses penyusunan regulasi. Menurutnya, jangan sampai substansi perlindungan yang telah diatur dalam undang-undang justru dilemahkan melalui peraturan pelaksana.
Salah satu persoalan penting yang menjadi sorotan adalah dana cadangan pesangon. Pengaturan mengenai hal tersebut masih membutuhkan kejelasan teknis, mulai dari besaran dana, mekanisme iuran, hingga tata cara penyetoran dan pengelolaannya.
FSPMI memandang bahwa aturan mengenai pesangon harus benar-benar menjamin kepastian pemenuhan hak pekerja, bukan sekadar menjadi norma hukum yang sulit direalisasikan ketika buruh menghadapi pemutusan hubungan kerja.
Atas dasar itu, Suparno meminta kementerian-kementerian terkait agar tidak bermain-main dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Keberpihakan kepada kaum buruh, menurutnya, harus tercermin secara nyata dalam setiap aturan pelaksana yang disusun.
DPP FSPMI akan mengawal proses tersebut melalui jalur social dialogue atau dialog sosial. Namun, apabila ruang dialog tidak menghasilkan respons dan aspirasi buruh tidak didengarkan, FSPMI membuka kemungkinan untuk mengerahkan kekuatan massa turun ke jalan.
“Jangan bermain-main dengan kebijakan Pak Prabowo. Jangan mencari celah dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sehingga Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang disusun justru tidak berpihak kepada kaum buruh,” tegas Suparno.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan posisi FSPMI bahwa perjuangan belum selesai setelah undang-undang disahkan. Pengawalan terhadap seluruh aturan turunan menjadi agenda penting agar semangat perlindungan ketenagakerjaan tidak berhenti pada dokumen hukum, tetapi benar-benar dirasakan oleh pekerja di tempat kerja.
Bagi FSPMI, keberhasilan sebuah undang-undang bukan hanya diukur dari proses pengesahannya, melainkan dari sejauh mana negara mampu menjamin kepastian kerja, melindungi hak-hak pekerja, memberikan kepastian pesangon, serta meningkatkan kesejahteraan kaum buruh.
FSPMI mengawal melalui dialog, tetapi tetap menyiapkan kekuatan perjuangan. Sebab, perlindungan buruh tidak boleh berhenti sebagai janji dalam undang-undang.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com