Bogor, KPonline – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Bogor Raya melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap legalitas Surat Keputusan (SK) Dewan Pengupahan Kabupaten Bogor (Depekap) yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bogor pada 27 Januari 2026. Pengawalan tersebut dilakukan pada Rabu (11/11/2026).
Langkah ini dilakukan menyusul adanya aksi unjuk rasa dari sekelompok orang yang menyampaikan tuntutan agar legalitas SK Dewan Pengupahan Kabupaten Bogor tersebut dibatalkan.
Diketahui, SK kepengurusan Dewan Pengupahan Kabupaten Bogor telah diterbitkan pada 27 Januari 2026 setelah adanya pergantian kepengurusan. Namun, proses pergantian dan penetapan keanggotaan tersebut kini menjadi persoalan yang dipertanyakan oleh sejumlah pihak.
Dalam situasi tersebut, FSPMI Bogor Raya hadir untuk mengawal sekaligus mengawasi proses kelembagaan Dewan Pengupahan Kabupaten Bogor, khususnya terkait keberadaan SK yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB tersebut dikoordinatori oleh Afrizal. Dalam orasinya, pihak pengunjuk rasa menyampaikan kekecewaan karena merasa tidak dilibatkan dalam proses penentuan keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten Bogor. Mereka juga mengaku merasa ditinggalkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor.
Selain itu, massa aksi menyampaikan keberatan terhadap proses pergantian dan penetapan keanggotaan Depekap. Mereka menilai perlu adanya penjelasan dari pemerintah daerah mengenai mekanisme serta dasar penetapan kepengurusan Dewan Pengupahan tersebut.
Sebagai tindak lanjut, pihak pengunjuk rasa meminta pemerintah daerah, khususnya Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor, untuk membuka ruang audiensi agar aspirasi mereka dapat disampaikan secara langsung dan memperoleh penjelasan terkait persoalan yang dipermasalahkan.
Sementara itu, FSPMI Bogor Raya menegaskan komitmennya untuk tetap mengawal keberadaan SK Dewan Pengupahan Kabupaten Bogor yang telah diterbitkan dan ditandatangani pada Januari 2026.
FSPMI memandang bahwa persoalan ini perlu disikapi secara cermat dengan mengedepankan komunikasi, keterbukaan informasi, serta mekanisme penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dewan Pengupahan memiliki posisi strategis dalam proses perumusan kebijakan pengupahan di daerah. Oleh karena itu, kepastian hukum dan legalitas kelembagaan menjadi hal penting yang harus dijaga agar pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengupahan dapat berjalan dengan baik.
Melalui pengawalan ini, FSPMI Bogor Raya berharap pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai proses penerbitan SK tersebut, sehingga tidak menimbulkan polemik berkepanjangan dan seluruh pihak dapat memperoleh kepastian hukum.
Penulis: Asep Lili Mulyadi
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
