Jepara, KPonline – Menjelang perjuangan penetapan upah minimum tahun 2027, Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPAMK FSPMI) PT. SAMI-JF menggelar konsolidasi anggota pada Selasa (10/11/2026) di lapangan PT. SAMI-JF. Kegiatan ini diikuti sekitar 300 anggota sebagai bagian dari upaya membangun kembali gairah perjuangan, militansi, dan soliditas organisasi dalam menghadapi perjuangan upah tahun 2027.
Konsolidasi ini menjadi momentum penting untuk membangkitkan kembali kesadaran anggota bahwa perjuangan upah bukan sekadar agenda tahunan organisasi, melainkan perjuangan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
Melalui kegiatan ini, anggota diajak untuk kembali memperkuat barisan dan menunjukkan totalitas dalam setiap tahapan perjuangan, khususnya dengan terlibat aktif dalam aksi-aksi perjuangan upah.
Angga Wijaya, Bidang Organisasi menyebut kekuatan serikat pekerja tidak hanya terletak pada pengurusnya, tetapi juga pada seberapa besar keterlibatan dan keberanian seluruh anggota dalam memperjuangkan hak dan kepentingannya.
Di sisi lain, perjuangan upah minimum tahun 2027 juga menghadapi dinamika regulasi baru. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mulai berlaku pada 28 Oktober 2026. Namun, hingga konsolidasi ini dilaksanakan, aturan turunan dan petunjuk teknis yang lebih rinci terkait mekanisme pelaksanaan penetapan upah minimum 2027 masih dinantikan oleh kalangan pekerja.
“Mengahadapi kondisi tersebut, serikat pekerja dituntut untuk terus mengawal proses penyusunan kebijakan pengupahan agar ketentuan baru benar-benar memberikan ruang bagi peningkatan kesejahteraan buruh, dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak sebagai faktor paling fundamental untuk kenaikan upah,” ucap Angga.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah masih lebarnya disparitas antara Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jepara tahun 2026 sebesar Rp2.756.501 dengan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) berdasarkan data Dewan Ekonomi Nasional (DEN RI) sebesar Rp3.512.997.
“Kondisi saat ini, realitanya terdapat selisih sebesar Rp756.496 setiap bulannya terhadap angka KHL. Angka ini menunjukkan bahwa UMK Jepara yang berlaku masih berada cukup jauh di bawah kebutuhan hidup layak. Oleh karena itu, dalam perjuangan upah tahun 2027, disparitas tersebut harus menjadi salah satu perhatian utama,” imbuhnya.
Pekerja mengharapkan adanya kebijakan pengupahan yang mampu memangkas kesenjangan antara UMK dengan KHL secara signifikan. Kenaikan upah minimum tidak semestinya hanya dipandang sebagai penyesuaian angka tahunan, tetapi juga harus menjadi instrumen untuk mendekatkan daya beli pekerja pada kebutuhan hidup yang layak.
Melalui konsolidasi yang diikuti 300 anggota ini, PUK SPAMK FSPMI PT. SAMI-JF berupaya membangun kembali semangat kolektif dan memastikan bahwa perjuangan upah 2027 tidak hanya menjadi tanggung jawab segelintir orang. Seluruh anggota memiliki peran dan tanggung jawab untuk menjaga kekompakan serta mengambil bagian dalam setiap agenda perjuangan.
“Kami tegaskan, bahwa perjuangan membutuhkan keberanian, persatuan, dan totalitas. Dukungan tidak cukup hanya disampaikan melalui lisan, tetapi harus diwujudkan melalui keterlibatan nyata dalam setiap aksi perjuangan,” pungkasnya. (Ded)
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com