Jember, KPonline – Terbitnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan membawa angin segar bagi kaum pekerja/buruh. Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah aturan baru mengenai pelaksanaan cuti bersama, yang menegaskan bahwa cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah pusat tidak boleh mengurangi hak cuti tahunan pekerja/buruh.
Ketentuan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 118 ayat (6) yang menyatakan, “Dalam hal Perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan Pekerja/Buruh.”
Menanggapi aturan tersebut, Nofi Cahyo Hariyadi selaku Konsulat Cabang FSPMI Jember menegaskan bahwa seluruh perusahaan wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan tersebut. Menurutnya, perusahaan tidak boleh lagi menjadikan pelaksanaan cuti bersama sebagai alasan untuk mengurangi jatah cuti tahunan pekerja/buruh.
“Perusahaan harus patuh terhadap ketentuan undang-undang. Jangan sampai hak pekerja/buruh yang sudah dijamin oleh negara justru dikurangi melalui kebijakan internal perusahaan. Jika perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, maka pelaksanaannya tidak boleh mengurangi hak cuti tahunan pekerja/buruh,” tegas Nofi pada Selasa 10 November 2026.
Ia juga meminta agar perusahaan segera melakukan penyesuaian terhadap kebijakan ketenagakerjaan, termasuk Peraturan Perusahaan (PP) maupun Perjanjian Kerja Bersama (PKB), agar sejalan dengan ketentuan undang-undang yang baru.
Menurut Nofi, aturan ini harus dipahami dan disosialisasikan kepada seluruh pekerja/buruh agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun praktik yang merugikan pekerja di lingkungan perusahaan.
“Jangan sampai aturan sudah jelas, tetapi dalam pelaksanaannya perusahaan masih menggunakan kebijakan lama yang merugikan pekerja. Kami meminta perusahaan benar-benar menjalankan ketentuan ini. Hak cuti tahunan merupakan hak pekerja yang harus dihormati,” tambahnya.
Lebih lanjut, FSPMI Jember mengingatkan bahwa setiap perubahan regulasi ketenagakerjaan harus diikuti dengan implementasi nyata di lapangan. Pengawasan dan keberanian pekerja untuk memahami serta memperjuangkan haknya menjadi hal penting agar ketentuan tersebut tidak hanya berhenti sebagai aturan tertulis.
FSPMI Jember akan terus mengawal pelaksanaan regulasi ketenagakerjaan dan mendorong terciptanya hubungan industrial yang adil, bermartabat, serta tidak merugikan kaum pekerja/buruh.
Karena hak pekerja bukan pemberian perusahaan, melainkan hak normatif yang wajib dihormati dan dilindungi.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
