Bekasi, KPonline – Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten/Kota Bekasi menggelar konsolidasi akbar FSPMI Bekasi di New Omah Buruh yang berlokasi di Kawasan Industri Delta Silicon 3, Cikarang Pusat, Selasa (10/11/2026).
Dalam orasinya Sarino, mengatakan lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan merupakan hasil perjuangan panjang FSPMI bersama Partai Buruh dan elemen serikat pekerja lainnya, sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168 yang memerintahkan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan baru.
Perjuangan tersebut mulai ditindaklanjuti melalui audiensi dengan pimpinan DPR RI pada 30 September 2025. Dalam pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad itu, disepakati bahwa tindak lanjut putusan MK dilakukan melalui pembentukan undang-undang baru, bukan sekadar revisi UU Nomor 13 Tahun 2003.
“UU Nomor 27 Tahun 2026 membawa sejumlah perubahan dibandingkan aturan sebelumnya, termasuk UU Cipta Kerja. Namun, implementasinya tetap harus dikawal, terutama terkait status hubungan kerja, PKWT, outsourcing, dan perlindungan jaminan sosial pekerja,” tegas Sarino
Selain mengawal undang-undang baru, FSPMI mulai mempersiapkan perjuangan upah 2027 dengan target kenaikan sebesar 7,5–9,5 persen. Proyeksi tersebut mengacu pada penggunaan nilai alfa tertinggi, yakni 0,9, dalam formula pengupahan yang dikombinasikan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
Untuk mencapai target tersebut, FSPMI akan mengedepankan komunikasi dan lobi kepada pemerintah serta instansi terkait. Namun, apabila tidak tercapai kesepakatan, aksi massa tetap menjadi pilihan perjuangan.
Strategi ini diibaratkan seperti Jamus Kalimasada dalam pewayangan, senjata pamungkas yang digunakan ketika berbagai upaya lainnya tidak membuahkan hasil.
Sarino juga mengingatkan agar polemik penetapan upah 2026 tidak kembali terulang. Rekomendasi upah dari pemerintah kabupaten/kota diharapkan dihormati dan tidak diubah secara sepihak oleh gubernur.
“Kita tidak ingin kejadian tahun 2025 untuk penetapan upah 2026 terulang kembali. Apa yang sudah direkomendasikan oleh kabupaten/kota tidak boleh direvisi semaunya oleh gubernur,” tegasnya
Bagi FSPMI, perjuangan upah bukan sekadar mengejar angka kenaikan, melainkan memperjuangkan keadilan, kepastian, dan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya.
Karena itu, konsolidasi organisasi, komunikasi, lobi, dan kesiapan aksi menjadi bagian dari strategi FSPMI dalam mengawal implementasi UU Ketenagakerjaan baru sekaligus memperjuangkan upah 2027.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com