Jakarta, KPonline – Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan pada 28 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto belum menjadi akhir dari perjuangan kaum buruh. Sebaliknya, masih terbentang pekerjaan besar untuk memastikan seluruh ketentuan dalam undang-undang tersebut benar-benar memberikan perlindungan dan keberpihakan kepada pekerja.
Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Suparno menegaskan, berdasarkan pembacaan awal terhadap undang-undang yang terdiri dari 313 pasal tersebut, terdapat sejumlah persoalan penting yang masih membutuhkan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker).
Beberapa persoalan strategis yang menjadi perhatian di antaranya menyangkut sistem alih daya (outsourcing), pekerja kontrak, pengupahan, pesangon, serta berbagai aspek perlindungan ketenagakerjaan lainnya.
Menurutnya, pendelegasian begitu banyak ketentuan kepada aturan turunan menyebabkan implementasi undang-undang belum sepenuhnya dapat berjalan hanya dengan pengesahan dan penandatanganan oleh Presiden.
Artinya, perjuangan buruh belum selesai. Justru, tahap berikutnya menjadi sangat menentukan karena substansi perlindungan yang telah diatur dalam undang-undang harus diterjemahkan secara konkret melalui regulasi pelaksana.
Presiden FSPMI Suparno SH mengingatkan agar jangan sampai komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan keberpihakannya kepada rakyat kecil dan kaum buruh justru dilemahkan oleh kementerian-kementerian terkait ketika menyusun PP maupun Permenaker.
Ia secara tegas mengingatkan adanya potensi kepentingan oligarki dan korporasi yang berusaha memengaruhi penyusunan aturan turunan. Jika hal tersebut terjadi, bukan tidak mungkin semangat perlindungan yang terkandung dalam undang-undang justru mengalami pelemahan pada tingkat implementasi.
Salah satu persoalan krusial yang disorot adalah pengaturan dana cadangan pesangon. Meskipun telah dimasukkan dalam undang-undang, mekanisme pelaksanaannya masih membutuhkan kejelasan melalui Peraturan Pemerintah.
Mulai dari besaran dana yang harus disiapkan, mekanisme iuran, hingga lembaga atau tempat penyetoran dana tersebut harus diatur secara transparan dan memberikan kepastian perlindungan bagi pekerja.
Bagi FSPMI, dana cadangan pesangon bukan sekadar persoalan teknis administrasi, melainkan menyangkut jaminan hak pekerja ketika hubungan kerja berakhir. Karena itu, regulasinya tidak boleh membuka ruang bagi pengurangan hak maupun penyimpangan kepentingan.
Presiden FSPMI Suparno SH juga meminta seluruh kementerian terkait agar menerjemahkan kebijakan Presiden Prabowo Subianto secara konsisten. Jangan sampai pernyataan keberpihakan kepada kaum buruh hanya berhenti sebagai komitmen politik, sementara aturan pelaksananya justru memberikan ruang lebih besar kepada kepentingan pengusaha dan korporasi.
FSPMI, lanjutnya, akan mengawal proses penyusunan regulasi tersebut melalui jalur social dialogue atau dialog sosial. Namun, apabila aspirasi dan masukan kaum buruh tidak didengarkan, FSPMI tidak menutup kemungkinan mengerahkan anggotanya untuk turun ke jalan.
Pernyataan tersebut menjadi peringatan tegas bahwa FSPMI tidak akan membiarkan aturan turunan justru mengkhianati semangat perlindungan ketenagakerjaan yang telah diperjuangkan.
“Jangan bermain-main dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Jangan mencari celah dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sehingga Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang disusun justru tidak berpihak kepada kaum buruh,” tegasnya.
FSPMI memastikan pengawalan akan terus dilakukan, baik melalui dialog sosial maupun gerakan massa apabila jalur komunikasi tidak membuahkan hasil.
Sebab, bagi kaum buruh, sebuah undang-undang tidak cukup hanya disahkan dan diumumkan. Ukuran keberhasilannya adalah sejauh mana aturan tersebut mampu menjamin hak, memberikan kepastian kerja, melindungi pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan buruh dan rakyat kecil.
Pengesahan undang-undang boleh menjadi tonggak sejarah, tetapi keberpihakan terhadap buruh harus dibuktikan dalam setiap pasal aturan pelaksananya.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com