Karawang, KPonline – Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC FSPMI) Kabupaten Karawang menggelar Konsolidasi Akbar dalam rangka kunjungan kerja Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) FSPMI Jawa Barat, Rabu (11/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula Serbaguna KH. Ahmad Dahlan, Rest Area Masjid Al Ghammar, Jalan Interchange Karawang Barat ini dihadiri jajaran pengurus KC, PC, PUK SPA FSPMI, para Koordinator Daerah (Korda), Sekretaris Daerah (Sekda), serta jajaran pengurus pilar FSPMI Karawang, yaitu Garda Metal, Media Perdjoeangan, Jamkeswatch, dan GASPOL. Hadir pula Ketua DPW FSPMI Jawa Barat Supriyadi (Piyong), didampingi Fuad BM selaku Wakil Ketua Bidang Pengupahan dan Tudiyono (Fresa) dari Divisi Bidang Aksi.
Dalam sambutannya, Ketua KC FSPMI Karawang, Asmat Serum, S.H., M.H., menyampaikan bahwa perjuangan FSPMI ke depan tidak hanya mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga mempersiapkan perjuangan upah 2027 dengan target kenaikan sebesar 7,5–9,5 persen. Target tersebut mengacu pada penggunaan nilai alfa tertinggi, yakni 0,9, yang dikombinasikan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Ia menegaskan bahwa komunikasi dan lobi akan terus dilakukan, tetapi aksi massa tetap menjadi pilihan apabila perjuangan melalui jalur tersebut tidak membuahkan hasil.
Secara khusus, Asmat menyampaikan bahwa Koalisi Buruh Pangkal Perjuangan (KBPP) Karawang akan menggelar aksi di seluruh kawasan industri yang ada di Kabupaten Karawang. Titik kumpul aksi akan dipusatkan di depan Kantor Bupati Karawang. Ia juga mengingatkan agar polemik penetapan upah 2026 tidak kembali terulang, terutama terkait rekomendasi upah kabupaten/kota yang diharapkan tidak diubah secara sepihak oleh gubernur. “Kita tidak ingin kejadian tahun 2025 dalam penetapan upah 2026 terulang kembali. Apa yang sudah direkomendasikan oleh kabupaten/kota tidak boleh direvisi semaunya oleh gubernur,” tegas Asmat.
Sementara itu, Tudiyono (Fresa) selaku Divisi Bidang Aksi DPW FSPMI Jawa Barat menjelaskan bahwa konsolidasi tersebut memiliki dua tujuan utama, yakni memaksimalkan pengawalan perjuangan upah mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi serta melakukan evaluasi organisasi DPW FSPMI Jawa Barat. Ia berharap seluruh perangkat dan anggota FSPMI Karawang dapat hadir secara maksimal apabila nantinya mendapatkan instruksi untuk mengawal perjuangan upah di tingkat Provinsi Jawa Barat, khususnya di Disnakertrans provinsi Jawa Barat maupun di Kantor Gubernur Jawa Barat Gedung Sate, Bandung
Tudiyono juga menegaskan bahwa seorang pemimpin FSPMI bukanlah pemimpin kantoran, melainkan pemimpin yang harus hadir dan berada di tengah-tengah perjuangan kaum buruh. Ia bahkan mengkritik pemimpin yang hanya antusias menghadiri rapat di hotel, tetapi tidak hadir dalam konsolidasi maupun aksi massa. “Biasanya pemimpin dalam giat konsolidasi, yang disuruh hadir adalah bidang organisasi atau pengurus PUK. Tapi, kalau ada undangan dari PC dan undangannya di hotel, ketua tidak pernah ketinggalan. Yang model kayak gitu, ganti,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pemimpin FSPMI tidak boleh bersikap eksklusif dan hanya menikmati jabatan struktural, tetapi harus siap memberikan teladan serta memimpin langsung perjuangan di lapangan. “Pemimpin FSPMI harus siap memimpin di lapangan saat aksi, setiap ada instruksi,” pungkas Tudiyono. Melalui konsolidasi ini, FSPMI diharapkan semakin solid, militan, dan siap menghadapi perjuangan upah 2027 maupun berbagai agenda perjuangan kaum buruh lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
