Bandung, KPonline-Dalam kunjungan kerja Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Barat ke Bandung pada Sabtu 14 November 2026. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPW FSPMI Jawa Barat, Dede Rahmat mengungkapkan bahwa perjuangan pengupahan 2027 harus dimulai dengan mengawal Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
Dalam Kunjungan Kerja yang berbalut Konsolidasi tersebut, Dede Rahmat menyampaikan bahwa selama ini perhatian gerakan buruh terlalu banyak tertuju pada UMK dan UMSK, sementara persoalan UMP tidak mendapatkan perhatian yang seimbang.
Ia menyoroti kesenjangan antara UMP Jawa Barat yang berada di kisaran Rp2,3 juta dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) provinsi yang disebut berada di kisaran Rp4,1 juta. Karena itu, FSPMI Jawa Barat harus serius mendorong perbaikan kebijakan upah agar lebih mencerminkan kebutuhan hidup pekerja.
Selain persoalan upah, Dede mengungkapkan kekuatan organisasi FSPMI Jawa Barat. Dengan sekitar 497 PUK dan ratusan ribu anggota, menurutnya, FSPMI memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan utama dalam perjuangan kaum buruh.
Namun, besarnya jumlah anggota harus dibuktikan melalui kekuatan nyata di lapangan.
“Jangan sampai kita mengklaim sebagai organisasi besar, tetapi ketika ada instruksi aksi, massa yang turun tidak mencerminkan besarnya organisasi. Saya ingin FSPMI benar-benar diperhitungkan, tanpa harus selalu bergantung pada aliansi atau solidaritas organisasi lain,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa solidaritas antar kabupaten/kota harus menjadi prinsip perjuangan. Ketika satu daerah membutuhkan dukungan massa dalam memperjuangkan upah, seluruh elemen FSPMI Jawa Barat harus siap bergerak tanpa membedakan sektor maupun wilayah.
Dede turut mengingatkan agar seluruh perangkat organisasi menjaga integritas dalam menghadapi dinamika penetapan upah. Ia menyinggung adanya berbagai lobi dan dugaan upaya pendekatan kepentingan yang berpotensi memengaruhi proses pengupahan.
Karena itu, Ia menekankan perwakilan buruh di Dewan Pengupahan harus tetap teguh memperjuangkan kepentingan pekerja dan tidak tergoda kepentingan pribadi.
Menutup arahannya, Dede meminta seluruh KC dan PC memperkuat konsolidasi hingga tingkat PUK. Kunjungan kerja DPW diharapkan menjadi pemantik agar organisasi semakin aktif, solid, dan siap menghadapi agenda perjuangan mendatang.
“Untuk tahun 2027, saya ingin Jawa Barat benar-benar menunjukkan kekuatannya. Kalau ada instruksi perjuangan, seluruh kekuatan harus bergerak. Jangan hanya besar dalam data, tetapi harus besar pula dalam gerakan,” pungkasnya.
Baginya, organisasi besar bukan sekadar organisasi yang memiliki banyak anggota, melainkan organisasi yang mampu menggerakkan anggotanya dalam satu komando untuk memperjuangkan kepentingan kaum buruh.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
