Bandung, KPonline-Perjuangan upah bukan semata-mata perjuangan satu sektor, satu federasi, ataupun kelompok tertentu. Perjuangan upah merupakan perjuangan bersama seluruh anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). Karena itu, soliditas organisasi, kekuatan massa, dan keberanian untuk bergerak menjadi modal utama dalam menghadapi perjuangan kenaikan upah tahun 2027.
Pesan tersebut disampaikan Tudiono (Fresa), Divisi Bidang Aksi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) FSPMI Jawa Barat, dalam agenda kunjungan kerja (Kunker) DPW FSPMI Jawa Barat ke Konsulat Cabang (KC) FSPMI Bandung Raya. Sabtu, (14/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Tudiono menegaskan bahwa kunjungan kerja atau road show DPW FSPMI Jawa Barat ke seluruh KC merupakan bagian dari program kerja organisasi. Ada dua tujuan utama yang ingin dicapai, yakni mengevaluasi pergerakan organisasi selama satu tahun terakhir serta mempersiapkan strategi perjuangan organisasi ke depan, khususnya menghadapi perjuangan upah 2027.
“Kita tidak bicara tentang sektor, kita bicara tentang FSPMI. Perjuangan kita adalah perjuangan bersama,” tegasnya.
Menurut Tudiono, evaluasi menjadi penting karena perjuangan upah 2026 telah memberikan banyak pelajaran bagi organisasi. Perjuangan yang seharusnya dapat diselesaikan pada November 2025 justru berlangsung panjang akibat persoalan rekomendasi Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) yang direvisi bahkan dihilangkan oleh Gubernur Jawa Barat.
Padahal, menurutnya, rekomendasi UMSK yang telah disampaikan bupati atau wali kota semestinya menjadi bagian penting dalam penetapan upah sektoral.
Akibat persoalan tersebut, FSPMI bersama elemen buruh lainnya harus menempuh perjuangan panjang, mulai dari aksi massa hingga jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Tudiono mengingatkan bahwa kemenangan dalam gugatan PTUN pada 22 Juli 2026 bukan semata-mata kemenangan di atas kertas. Kemenangan tersebut merupakan hasil dari perjuangan panjang yang melibatkan berbagai kekuatan organisasi, termasuk aksi massa dan dukungan anggota FSPMI di lapangan.
Namun, ia juga mengakui bahwa ada sejumlah hal yang harus menjadi bahan introspeksi internal organisasi.
Kemudian, Tudiono menilai salah satu kelemahan dalam perjuangan upah 2026 adalah belum maksimalnya kekompakan antar federasi serikat pekerja.
“Ketika FSPMI tetap konsisten memperjuangkan keberadaan UMSK 2026, ternyata terdapat federasi lain yang justru memiliki pandangan berbeda, bahkan menolak kenaikan upah sektoral,” ujar Tudiono
Perbedaan sikap tersebut, menurut Tudiono, membuat kekuatan aliansi buruh tidak lagi berada dalam satu barisan.
“Ketika sesama serikat pekerja sudah tidak satu suara dalam memperjuangkan upah sektoral, ini menjadi celah bagi pemerintah. Gubernur akhirnya sangat mudah memanfaatkan situasi tersebut untuk merevisi atau menghilangkan rekomendasi dari bupati maupun wali kota,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pemerintah mungkin memperkirakan bahwa FSPMI tidak akan mengambil langkah hukum atas kebijakan tersebut. Namun, kenyataannya FSPMI tetap melakukan gugatan dan berhasil memperoleh kemenangan.
Selain persoalan soliditas antar federasi, Tudiono juga menyoroti pergerakan aksi massa FSPMI yang dinilainya belum maksimal.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan masa kejayaan gerakan buruh pada 2011-2012, ketika buruh dari Bandung, Karawang, Purwakarta, Subang, Bekasi hingga DKI Jakarta mampu bergerak secara masif dan melumpuhkan sejumlah akses jalan.
Saat itu, kekuatan gerakan buruh begitu diperhitungkan hingga pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap tuntutan kaum pekerja.
Namun, setelah 2014-2015, situasi pergerakan mengalami tekanan. Sejumlah aktivis dan anggota FSPMI pernah ditangkap dalam aksi demonstrasi. Kondisi tersebut, menurutnya, turut memberikan tekanan psikologis kepada anggota dan memengaruhi keberanian dalam melakukan pergerakan.
Meski demikian, ia melihat bahwa sejak 2024 gerakan buruh mulai kembali menunjukkan peningkatan. Hanya saja, kekuatan tersebut belum sepenuhnya kembali seperti masa-masa ketika gerakan buruh mampu membangun tekanan besar terhadap pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Tudiono juga menyinggung persoalan pemberlakuan UMSK 2026, termasuk pertanyaan mengenai kemungkinan pembayaran rapel bagi pekerja.
Menurutnya, keinginan buruh tentu agar selisih upah dapat dibayarkan secara rapel. Namun, kondisi setiap daerah dan perusahaan berbeda-beda.
Ia menjelaskan bahwa apabila mengacu pada bunyi keputusan gubernur yang menyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan, hal tersebut dapat menjadi persoalan tersendiri dalam penerapannya.
Akan tetapi, apabila PUK mampu membangun kesepakatan dengan manajemen agar pemberlakuannya dihitung sejak Januari, hal tersebut merupakan hasil perjuangan yang patut diapresiasi.
Terkait persoalan teknis pemberlakuan UMSK, ia menyerahkan penafsirannya kepada pihak yang memiliki kewenangan di bidang pengupahan.
Lebih jauh, Tudiono menegaskan bahwa kemenangan hukum dalam perjuangan UMSK 2026 bukan hanya berbicara tentang besaran nominal kenaikan upah.
Ia mengungkapkan, putusan PTUN tersebut harus menjadi landasan hukum dan pijakan bagi Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dalam memperjuangkan UMSK pada tahun-tahun berikutnya.
Ia menekankan bahwa rekomendasi upah sektoral merupakan kewenangan yang berasal dari tingkat kabupaten/kota. Karena itu, perjuangan ke depan harus memastikan agar rekomendasi yang telah disepakati dan disampaikan kepada pemerintah provinsi tidak kembali mengalami perubahan.
Memasuki perjuangan upah 2027, Tudiono meminta seluruh perangkat organisasi, mulai dari DPW, PC, KC, PUK, SPA hingga seluruh anggota FSPMI, untuk mempersiapkan diri sejak dini.
Ia secara khusus mengingatkan kawan-kawan Dewan Pengupahan agar benar-benar mengawal proses perundingan di tingkat kabupaten maupun kota.
Jangan sampai terdapat celah dalam rekomendasi yang disampaikan kepada Dinas Provinsi maupun Gubernur Jawa Barat sehingga rekomendasi tersebut dikembalikan ke daerah atau mengalami perubahan.
“Jangan sampai ada celah. Angka yang direkomendasikan kepada Gubernur Jawa Barat jangan sampai kembali lagi ke daerah. Karena selain akan memperpanjang waktu, hal tersebut juga bisa menjadi alasan bagi gubernur untuk menunda atau mengambil keputusan sendiri,” tegasnya.
Tudiono juga memaparkan bahwa dalam sejumlah pertemuan dengan kawan-kawan Dewan Pengupahan di Purwakarta, Karawang, dan Bekasi, masih ditemukan adanya pandangan dari unsur serikat pekerja lain yang menganggap perjuangan upah sektoral tidak perlu terlalu tinggi, bahkan tidak perlu diperjuangkan.
Bagi Tudiono, pandangan tersebut bertolak belakang dengan tujuan utama berserikat.
“Tujuan kita berserikat adalah membangun dan memperjuangkan kesejahteraan. Tetapi ketika berbicara perjuangan upah, kok justru ada aktivis serikat pekerja yang mengusulkan agar upah sektoral tidak perlu naik? Ini menjadi bahan evaluasi kita bersama,” ujarnya.
Tidak hanya persoalan strategi dan soliditas, Tudiono juga memberikan perhatian terhadap kesiapan anggota dalam mengikuti instruksi organisasi, khususnya ketika menghadapi aksi-aksi perjuangan upah.
Ia menyoroti masih adanya PUK yang menjadikan persoalan dispensasi sebagai alasan utama untuk tidak mengirimkan anggota dalam aksi.
Ia mengatakan bahwa dispensasi seharusnya menjadi tantangan awal yang harus mampu diselesaikan oleh organisasi, bukan justru menjadi penghalang dalam memperjuangkan kesejahteraan.
“Kalau berbicara dispensasi, ibarat bermain game, itu baru level satu. Jangan pernah bermimpi tentang kesejahteraan kalau untuk memperjuangkan dispensasi saja kita sudah menyerah,” ungkapnya.
Ia menegaskan, perjuangan kesejahteraan, baik dalam hal upah, kesehatan, maupun hak-hak pekerja lainnya, tidak mungkin diperoleh tanpa melewati berbagai tahapan perjuangan.
Karena itu, pungkas Tudiono, diperlukan kemauan, komunikasi, dan kreativitas dalam mencari solusi, termasuk pengaturan pertukaran shift maupun langkah lainnya agar anggota tetap dapat berpartisipasi.
Tudiono juga mengingatkan bahwa setiap perjuangan yang dilakukan melalui aksi massa bukanlah kepentingan pribadi pimpinan ataupun kelompok tertentu.
Sebaliknya, perjuangan tersebut merupakan kepentingan seluruh anggota dan rakyat pekerja.
Dalam evaluasinya, Tudiono turut mengkritisi fenomena sebagian pimpinan organisasi yang dinilainya masih terlalu nyaman berada di belakang meja.
Ia menegaskan, seorang pemimpin FSPMI tidak cukup hanya hadir dalam agenda formal seperti Rapat Kerja Unit Kerja (Rakernik), Musyawarah Unit Kerja (Musnik), Musyawarah Cabang (Muscab), Munas, maupun Rakernas yang diselenggarakan di hotel.
Namun, ketika organisasi menggelar konsolidasi dan aksi perjuangan di lapangan, justru sering kali hanya diwakilkan kepada perangkat organisasi lain, seperti Garda Metal.
Ia mengingatkan bahwa siapa pun yang telah bersedia menjadi pemimpin di FSPMI harus siap menjadi pemimpin di garis perjuangan.
“FSPMI sekali lagi harus kita ingatkan bersama adalah organisasi pergerakan, bukan organisasi sosial,” tegasnya.
Karena, kata Tudiono, kepemimpinan dalam organisasi pergerakan harus dibuktikan melalui keberanian untuk hadir, memberikan contoh, dan berdiri bersama anggota ketika perjuangan berlangsung.
Lebih lanjut, Tudiono menyampaikan bahwa perjuangan melalui jalur hukum dan perundingan tidak boleh dipisahkan dari kekuatan aksi massa.
Ia mengapresiasi tim kuasa hukum FSPMI yang telah berjuang dengan kemampuan dan keilmuannya hingga menghasilkan kemenangan dalam gugatan UMSK.
Namun, ia mengingatkan bahwa kekuatan anggota di lapangan juga memiliki peran penting dalam membangun posisi tawar organisasi.
Salah satu contohnya adalah ketika ratusan anggota FSPMI, termasuk Garda Metal, menginap di sekitar gedung PTUN menjelang pembacaan putusan.
Ia menjelaskan, kehadiran massa dalam jumlah besar tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus menunjukkan bahwa perjuangan buruh tidak pernah berhenti di ruang persidangan.
“Tanpa pergerakan aksi massa yang luar biasa, belum tentu perjuangan kawan-kawan di dalam gedung, yang melakukan negosiasi maupun proses hukum, memiliki bargaining yang luar biasa,” jelasnya.
Ia pun berharap, dalam perjuangan upah 2027 mendatang, FSPMI Jawa Barat mampu membangun gerakan yang lebih besar dan terorganisir.
Bahkan, ia menggambarkan kemungkinan adanya aksi besar di Bandung dengan melibatkan seluruh daerah di Jawa Barat.
“Aksi tidak harus selalu terpusat di satu titik di depan Gedung Sate. Jika diperlukan, massa dapat ditempatkan di sejumlah akses strategis menuju pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat agar kekuatan gerakan buruh benar-benar terlihat,” ujarnya.
Dengan demikian, perjuangan tidak hanya menunjukkan jumlah massa yang hadir, tetapi juga menciptakan kekuatan tawar yang lebih besar bagi tim perunding dan Dewan Pengupahan.
Menutup penyampaiannya, Tudiono mengajak seluruh anggota FSPMI di Bandung Raya, termasuk Bandung Barat dan Cimahi, untuk menjadikan kunjungan kerja tersebut sebagai momentum memperkuat semangat perjuangan.
Ia berharap kepengurusan DPW FSPMI Jawa Barat di bawah kepemimpinan Supriyadi (Piyong) mampu menjadikan Jawa Barat sebagai barometer pergerakan buruh di tingkat nasional.
Karena, menurut Tudiono, Jawa Barat harus menjadi provinsi dengan soliditas organisasi yang kuat, pergerakan massa yang masif, serta hasil perjuangan kenaikan upah yang mampu melampaui provinsi lainnya.
“Ayo kita sama-sama mengevaluasi, saling mengingatkan, dan saling menyemangati. Kenaikan upah tahun 2027 harus lebih baik dibandingkan 2026. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, kita membutuhkan kekuatan organisasi, kekuatan massa, dan soliditas seluruh anggota,” pungkasnya.
Ia pun menegaskan harapannya agar FSPMI Jawa Barat tidak hanya dikenal karena besarnya jumlah anggota, tetapi juga karena kekuatan gerakan dan keberhasilannya memperjuangkan kesejahteraan rakyat pekerja.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
