Bogor, KPonline–Dalam upaya memperkuat kekuatan organisasi dan meningkatkan soliditas anggota, Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Logam dan Pertambangan (SPLP) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) PT Osha Asia menggelar konsolidasi pada Minggu (15/11/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula RW 07, Kranggan, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Konsolidasi dihadiri jajaran pengurus PUK, anggota, calon anggota, serta Ketua dan Sekretaris Pimpinan Cabang (PC) SPLP FSPMI, Supri Izhar dan Mulyana atau yang akrab disapa Qpung.
Kegiatan dipimpin oleh Ketua Bidang Organisasi PUK, Mintra, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Ketua PUK SPLP FSPMI PT Osha Asia, Rano Permana.
Dalam sambutannya, Rano Permana menjelaskan bahwa konsolidasi kali ini menjadi bagian penting untuk menyikapi sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang berkembang di lingkungan perusahaan.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah adanya rencana perubahan kebijakan perusahaan terkait status hubungan kerja. Pekerja harian lepas direncanakan akan dialihkan menjadi pekerja outsourcing, sementara pekerja kontrak atau PKWT akan diubah statusnya menjadi pekerja harian lepas.
Menurut Rano, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh anggota agar tidak terjadi perubahan status hubungan kerja yang berpotensi merugikan hak-hak pekerja.
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua PC SPLP FSPMI, Supri Izhar, memberikan penjelasan mengenai aturan ketenagakerjaan yang mengatur perubahan status hubungan kerja.
Ia menegaskan bahwa perusahaan tidak bisa secara sepihak mengubah status pekerja tanpa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terlebih bagi pekerja yang telah bekerja secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu.
Supri Izhar menjelaskan bahwa pekerja harian lepas pada dasarnya merupakan pekerja yang memiliki hubungan kerja langsung dengan perusahaan. Apabila perusahaan hendak mengalihkan pekerja menjadi tenaga outsourcing atau alih daya, terdapat ketentuan hukum yang harus dipenuhi.
Menurutnya, hubungan kerja sebelumnya harus diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku, termasuk pemenuhan hak-hak pekerja apabila terjadi pengakhiran hubungan kerja. Selanjutnya, perusahaan alih daya harus membuat perjanjian kerja baru dengan pekerja, baik melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), sesuai ketentuan.
Ia juga menjelaskan bahwa perusahaan alih daya harus memenuhi persyaratan hukum dan menjamin perlindungan hak pekerja. Perjanjian alih daya wajib dibuat secara tertulis antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan alih daya.
Selain itu, hak-hak pekerja seperti upah, jaminan sosial BPJS, Tunjangan Hari Raya (THR), serta uang kompensasi harus tetap dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Supri juga mengingatkan bahwa praktik perusahaan yang hanya mengganti seragam atau nama perusahaan dalam slip gaji, sementara pekerja tetap bekerja di tempat yang sama, dengan atasan dan pekerjaan yang sama tanpa penyelesaian hubungan kerja maupun perjanjian baru yang sah, berpotensi menjadi bentuk penyelundupan hukum.
Dalam kondisi seperti itu, status hubungan kerja dan tanggung jawab perusahaan dapat menjadi persoalan hukum apabila terjadi perselisihan.
Ia turut memaparkan bahwa ketentuan mengenai alih daya diatur dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahannya, serta ketentuan dalam PP Nomor 35 Tahun 2021.
PKWT Tidak Bisa Sembarangan Diubah Menjadi Pekerja Harian Lepas
Selain persoalan outsourcing, Supri Izhar juga memberikan penjelasan mengenai rencana perubahan status pekerja kontrak atau PKWT menjadi pekerja harian lepas.
Ia menegaskan bahwa perubahan tersebut tidak bisa dilakukan secara sembarangan, terutama apabila jenis pekerjaan yang dilakukan bersifat tetap, berlangsung terus-menerus, dan memiliki pola kerja bulanan.
Menurutnya, pekerja harian lepas diatur dalam Pasal 10 PP Nomor 35 Tahun 2021. Ketentuan tersebut mengatur bahwa pekerjaan harian lepas dilakukan untuk pekerjaan tertentu yang waktu dan volume pekerjaannya berubah-ubah, dengan waktu bekerja kurang dari 21 hari dalam satu bulan serta pembayaran upah berdasarkan kehadiran.
Supri mengingatkan, apabila pekerja kontrak (PKWT) selama ini bekerja setiap hari, sekitar 22 hingga 26 hari dalam satu bulan secara terus-menerus, maka perusahaan tidak bisa begitu saja menurunkan statusnya menjadi pekerja harian lepas.
Jika perubahan tersebut dipaksakan, hal itu berpotensi mengurangi hak-hak pekerja. Sebab, pekerja harian lepas memiliki pola pembayaran upah berdasarkan kehadiran sehingga berisiko kehilangan penghasilan ketika tidak bekerja, serta menghadapi perbedaan perlindungan hak lainnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Pasal 10 ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2021 mengatur bahwa apabila pekerja harian lepas bekerja selama 21 hari atau lebih dalam satu bulan selama tiga bulan berturut-turut, hubungan kerjanya demi hukum berubah menjadi PKWT.
Dengan demikian, perusahaan tidak bisa terus-menerus menggunakan status pekerja harian lepas untuk pekerjaan yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan.
Perkuat Organisasi dan Kesadaran Anggota
Melalui konsolidasi ini, PUK SPLP FSPMI PT Osha Asia berharap seluruh anggota dan calon anggota semakin memahami hak-haknya sebagai pekerja serta memiliki kesadaran untuk bersama-sama menjaga kekuatan organisasi.
Rekrutmen anggota juga menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat posisi tawar serikat pekerja ketika menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan.
Soliditas, kekompakan, dan keberanian untuk memperjuangkan hak menjadi modal utama organisasi dalam menghadapi setiap kebijakan perusahaan yang berpotensi merugikan pekerja.
Konsolidasi ini sekaligus menjadi momentum untuk mempererat komunikasi antara pengurus, anggota, calon anggota, dan jajaran PC SPLP FSPMI agar perjuangan organisasi semakin terarah dan memiliki kekuatan yang lebih besar.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com