Bandung, KPonline-Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI Jawa Barat) beserta ribuan anggotanya dari wilayah Bandung, Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Cirebon, Majalengka, Subang dan Cianjur melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari gerakan aksi serentak yang dilaksanakan oleh FSPMI di berbagai wilayah provinsi di Indonesia.
Aksi tersebut sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan tuntutan kaum buruh terkait perlindungan ketenagakerjaan, kebijakan pengupahan, jaminan sosial, serta persoalan hubungan industrial yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan lembaga legislatif.
Ketua DPW FSPMI Jawa Barat Supriyadi (Piyong) menyampaikan sejumlah tuntutan utama kepada DPRD Provinsi Jawa Barat untuk kemudian diteruskan dan diperjuangkan kepada pemerintah maupun DPR RI.
Adapun tuntutannya adalah sebagai berikut:
1. Mendapatkan rekomendasi dari DPRD Provinsi Jawa Barat yang ditujukan kepada DPR RI agar mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan.
2. Menetapkan UMK/UMP Tahun 2027 sebesar 7,5%-9%.
3. Menetapkan UMSK/UMSP Tahun 2027.
4. Pajak JHT 0%.
5. Menolak pesangon 0,5%.
6. Merevisi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tentang Alih Daya (Outsourcing).
Supriyadi menegaskan bahwa persoalan kesejahteraan pekerja adalah menyangkut tentang kepastian kerja, perlindungan tenaga kerja, jaminan sosial, hak-hak pekerja, serta keberadaan regulasi ketenagakerjaan yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi buruh.
Supriyadi juga mengimbau kepada DPRD Provinsi Jawa Barat untuk mendengarkan, menerima, dan menindaklanjuti aspirasi buruh melalui langkah-langkah politik dan kelembagaan sesuai kewenangannya, termasuk menyampaikan rekomendasi kepada DPR RI dan pemerintah pusat.
“Kami datang ke DPRD Provinsi Jawa Barat untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan kaum buruh. Kami meminta agar aspirasi tersebut tidak berhenti sebagai catatan, tetapi dapat diperjuangkan melalui rekomendasi dan langkah kelembagaan kepada pemerintah maupun DPR RI,” ujar Supriyadi Ketua DPW FSPMI Jawa Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
