PT Salim Ivomas Pratama. Tbk Pecat Pekerja yang Sedang Sakit, Jonni Silitonga, SH. MH : Kami Terus Melawan

Sumatera Utara, KPonline – Perlakuan sewenang-wenang dengan melanggar undang-undang dan Hak Asasi Manusia (HAM) pengusaha kepada pekerjanya bukanlah hal yang baru di negeri ini.

Semakin besar sebuah perusahaan maka cengkraman kukunya untuk terus menindas pekerja juga semakin kuat, masif, mungkin saja karena memiliki banyak uang yang bisa membeli hukum dan birokrasinya, lantas dimanakah peran negara untuk melindungi rakyatnya, peran negara dalam melindungi rskyatnya mungkin hanya sebuah ilusi.

Jum’at Sore (13/11) Joni Jabatan Section Head Gudang PT Salim Ivomas Pratama,Tbk, kantor Unit Jln.Sudirman No.2 Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, menuturkan kepada Media ini.

” Saya dipaksa berhenti dari perusahaan dalam kondisi sakit, karena Saya tidak bersedia kemudian management secara sepihak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja.

Perlakuan management untuk memaksa pekerja karena sakit bukan hanya kepada Saya saja, tetapi diduga dilakukan kepada banyak pekerja” sebutnya.

Ditempat yang Jonni Silitonga SH,MH, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PERADI, yang bertindak sebagai lawyernya Joni, saat dimintai pendapatnya mengatakan,
“Tindakan PT.Salim Ivomas Pratama,Tbk kepada klien Saya ini sangat tidak manusiawi, PHK pekerja pada kondisi sedang sakit sangat tidak dibenarkan, dan hal ini jelas melanggar Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan serta merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)”

Lebih lanjut Jonni Silitonga memaparkan,
“PHK kepada Klien Saya cacat hukum, sebab tidak masuknya bekerja Klien Saya bukan karena disengaja, tetapi karena menderita sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari beberapa Rumah Sakit, antara lain dari RS Mutiara Lubuk Pakam, RS Columbia Asia Medan dan RSU ESHMUN, Marelan Medan.

Karena PHK Cacat Hukum maka sesuai ketentuan regulasi ketenagakerjaan pihak PT Salim Ivomas Pratama,Tbk wajib membayar pesangon dua kali ketentuan sebesar Rp 240.639.364 ditambah upah selama proses Rp 53.622.000″

Masih menurut Wasekjend DPP PERADI ini:

Berdasarkan Anjuran dari Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Nomor: 137/DK-2 PHI/DS/2020, tertanggal 15 Juni 2020, yang ditolak PT.Salim Ivomas Pratama Tbk, kita telah mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Kls.I.Medan dan sudah tiga kali digelar sidangnya.

Dan demi mendapatkan keadilan serta terpenuhinya azas Equality before the law bagi setiap warga negara kita terus melakukan perlawanan” Pungkas Jonni Silitonga,SH,MH.

Terpisah Nanang Widiatmoko, Personalia General Affair Human Resource Development (HRD) Manager PT.Salim Ivomas Pratama,Tbk, saat dikonfirmasi Media ini melalui WhatsApp (WA) nya Jumat (13/11) mengatakan:

“Selamat malam, kasus sudah ditangani di team Lubuk Pakam, sesuai ketentuan regulasi. Saya tidak menanganinya. Thanks”

Sementara Adrianus Mutalib, Nasional Factory Manager PT Salim Ivomas Pratama,Tbk saat dikonfirmasi Media ini melalui WhatsApp (WA) nya tidak memberikan jawaban (Bungkam), meski di WA nya terinformasi dibaca tanda contreng dua berwarna biru (Anto Bangun)