Potret Pekerja Kantoran di Jakarta: Berdasi, Penampilan Keren dan Rapi, Tapi Gaji Pas-Pasan

  • Whatsapp

Jakarta, KPonline – Diskusi ini digelar oleh pekerja kantoran di Jakarta Pusat. Perusahaan ternama, hanya sekian ratus meter dari kantor Balaikota Jakarta.

Pekerja di perusahaan ini, rata-rata bertitel sarjana. Lumayan tinggi untuk ukuran mayoritas buruh Indonesia, yang hanya tamatan SD dan SMP.

“Kami merasa tidak dihargai. Masuk kerja sejak tahun 2012, tapi hingga sekarang gaji kami hanya dua ratus ribu lebih tinggi dari UMP,” ujar Galih, bukan nama sebenarnya.

Jika UMP DKI tahun 2018 adalah 3,6 juta, berarti Galih hanya hanya mendapatkan penghasilan 3,8 juta.

“Padahal kami di sini rata-rata memiliki keahlian. Punya sertifikasi keterampilan kerja sesuai dengan yang dibutuhkan oleh kantor,” lanjut Galih.

Hingga kemudian, dia mengeluh. “Kami yang capek-capek sekolah sarjana gajinya tidak jauh beda dengan OB (office boy) yang baru masuk kemarin sore.”

Sudah begitu, kata Galih, statusnya di kantor ini hanya karyawan kontrak. Padahal kantornya menjulang tinggi mencakar langit dengan puluhan lantai, di kawasan emas sebagai tempat bisnis. Di pusat kota Jakarta.

Usai diskusi itu, saya mengajaknya ngobrol. Memastikan apa yang disampaikannya benar.

“Jangan cuma lihat penampilan orang-orang kantoran yang selalu rapi. Padahal kantongnya kosong semua. Apalagi kalau ngehonor di instansi pemerintah. Pahit,” ujarnya.

Tono – juga bukan nama sebenarnya – yang menemani kami ngobrol, membenarkan itu. Pacarnya kerja di sebuah instansi pemerintah sudah beberapa tahun. Gajinya? Untuk sekedat tansport pulang pergi juga tak cukup.

Satu hal yang membuat mereka bertahan, kata Tono, mimpi satu ketika diangkat jadi karyawan tetap atau pegawai negeri.

“Tapi usia saya sudah semakin tua dan perusahaan tidak ada tanda-tanda bakal melakukan pengangkatan. Kalau tiba-tiba saya diputus kontrak, mau kerja dimana? Perusahaan pasti maunya merekrut yang barus lulus,” ujarnya.

Bersama beberapa kawan, dia sudah bertekad akan menuntut pada perusahaan agar diangkat sebagai karyawan tetap dan gajinya dinaikkan. Setidaknya kompetensi yang mereka miliki dihargai. Apalagi mereka sudah 6 tahun bekerja.

Sayangnya, kawan-kawannya tak kompak. Dari sekian banyak karyawan kontrak di perusahaan ini, paling hanya bisa dibitung dengan jari yang berani memprotes kebijakan ini.

“Kalau ada buruh nuntut demo naik gaji tak sedikit orang di kantor ini yang nertawain. Padahal pada bokek semua. Cuma menang gaya, tapi utang di koperasi numpuk,” ujarnya. Kantor mereka memang sering dilewati ketika kaum buruh melalukan aksi di Istana Negara.

Melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan

PKWT merupakan singkatan dari perjanjian kerja waktu tertentu. Pekerja yang melakukan perjanjian ini disebut sebagai pekerja kontrak.

Syarat PKWT (karyawan kontrak) adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu: (a) pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; (b) pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; (c) pekerjaan yang bersifat musiman; atau (d) pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

3. Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

4. Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja yang bersangkutan.

5. Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.

Apabila satu diantara 5 (lima) syarat tersebut dilanggar, maka demi hukum berubah menjadi karyawan tetap.