Pilkada Didepan Mata, Nasib Buruh Cianjur Bagaimana?

  • Whatsapp

Cianjur, KPonline – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 akan segera digelar secara serempak di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Sekitar 270 daerah termasuk Kabupaten Cianjur, yang akan melaksakan tahapan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak, yang prosesnya sudah dimulai sejak akhir Agustus 2020 hingga Desember 2020 yang akan datang.

Ada empat (4) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan bertarung di Kabupaten Cianjur, dan sudah resmi terdaftar di KPUD (Komisi Pemilihan Umum) Daerah Kabupaten Cianjur. Ada tiga (3) pasangan Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) yang diusung oleh partai-partai politik dan satu (1) pasangan Bakal Pasangan Calon dari independen.

Bacaan Lainnya

Dari masing-masing Bakal Pasangan Calon dan tim sukses yang mereka terjunkan, selalu bicara tentang kelebihan dari masing-masing. Bahkan, melalui media sosial mereka melakukan kampanye politik, agar lebih dikenal dan lebih dekat dengan konstituen mereka. Tidak ada yang salah sebenarnya, hanya saja kampanye politik yang mereka lakukan tidak menyentuh kaum buruh. Golongan masyarakat yang sepertinya enggan untuk mereka rengkuh. Jika seperti ini, bagaimana nasib buruh Cianjur kedepannya ? Apakah hanya akan terus dan selalu dijadikan objek dari kebijakan politik ? Atau akan menjadi penentu sebuah kebijakan politik, di masa yang akan datang ?

Buruh-buruh di Cianjur sangat menyayangkan sikap dari keseluruhan Bakal Pasangan Calon yang akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Kabupaten Cianjur. Hal tersebut dikarenakan, tidak ada satu pun Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah, yang baik secara terang-terangan atau pun dengan cara yang lain, menanggapi perihal RUU Cipta Kerja atau yang lebih dikenal dengan RUU Omnibus Law. Minimal, ada sedikit angin segar bagi kaum buruh dan masyarakat Cianjur, dari keseluruhan Bakal Pasangan Calon yang menyuarakan penolakan terhadap RUU Omnibus Law.

Ada banyak pasal dari RUU Omnibus Law, yang sangat merugikan kaum buruh, sehingga sudah seharusnya RUU Omnibus Law tersebut dibatalkan saja, demi keberlangsungan hidup rakyat Indonesia. Pemerintah beralasan, RUU Omnibus Law tersebut akan menciptakan jutaan lapangan pekerjaan. Kaum buruh sangat mendukung dan mengapresiasi penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Akan tetapi, jangan sampai jutaan lapangan pekerjaan tersebut, untuk Tenaga Kerja Asing (TKA), dan bukan untuk rakyat Indonesia, yang hingga awal September 2020 sudah ada jutaan buruh Indonesia yang telah di-PHK.

Berikut 9 alasan, mengapa kaum buruh menolak RUU Omnibus Law :

1. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) akan dihilangkan dan hanya akan ada Upah Minimum Provinsi (UMP).

2. Hilangnya pesangon.

3. Outsourching seumur hidup.

4. Waktu kerja yang eksploitatif.

5. TKA unskill bebas masuk ke Indonesia.

6. Hilangnya jaminan sosial.

7. PHK dipermudah.

8. Hilangnya sanksi pidana bagi pengusaha yang melanggar Undang-undang Ketenagakerjaan.

9. Karyawan kontrak seumur hidup.

Dan jika memang, seluruh Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah yang akan bertarung pada Pemilihan Kepala Daerah di Cianjur, sangat mencintai dan peduli dengan warga masyarakat Cianjur, maka sudah seharusnya mendukung kaum buruh dan warga masyarakat Cianjur dalam menolak RUU Omnibus Law. 

Kaum buruh dan warga masyarakat yang ada di Cianjur, mengajak seluruh Bakal Pasangan Calon pemimpin Cianjur, untuk memperhatikan nasib kaum buruh dan warga masyarakat Cianjur, jika sampai RUU Omnibus Law tersebut menjadi Undang-undang. Karena bukan saja kaum buruh dan warga masyarakat Cianjur saat ini saja yang akan mengalami kerugian akibat Omnibus Law jika nanti menjadi Undang-undang. Akan tetapi, anak dan cucu juga akan merasakan dampak negatif dari Omnibus Law tersebut. (Fauzi Septianto/Foto: Fauzi Septianto/Editor: RDW)

Pos terkait