Jakarta, KPonline – Pidato Presiden Joko Widodo soal kondisi perekoniman dan kesejahteraan rakyat mendapat kritikan dari wakil ketua DPR Fadli Zon. Ia menilai, pidatonya itu tidak sesuai fakta karena kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih bermasalah.
“Yang menyangkut masalah ekonomi, menurut saya antara angka yang disampaikan tadi itu tidak semuanya sesuai dengan kenyataan di lapangan,” ujar Fadli pidato kenegaraan Jokowi dalam sidang paripurna bersama DPD dan DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/8) di kutip dari CNN
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menuturkan, sampai saat ini masalah kemiskinan masih banyak terjadi dan menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Permasalahan itu juga yang menyebabkan terjadinya ketimpangan perekonomian.
Ia berkata, penilaian pemerintah atas ketimpangan ekonomi semakin berkurang tidak berdasarkan fakta. Menurut dia, berkurangnya ketimpangan ekonomi versi pemerintah telah mengesampingkan fakta bahwa masyarakat kelas atas semakin menurun.
“Ketimpangan kan ukurannya berbeda. Bukan karena pendapatan masyarakat semakin dekat antara yang kaya dan miskin, tapi yang menengah ke atas ini makin turun sehingga mendekati ke arah yang miskin,” ujarnya.
Di sisi lain, menanggapi soal penyataan Jokowi bahwa tidak ada kekuasaan absolut, Fadli menilai hal tersebut juga tidak tepat. Ia mengaku, Jokowi seolah tidak menyadari adanya tudingan makar dan penerbitan Perppu Ormas adalah ciri kekuasaan absolut.
Terpisah, anggota Komisi IV DPR RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq mengkritik pidato
Menurut Mahfudz, Presiden Jokowi lebih banyak memaparkan pencapaian pemerintahannya yang baru berjalan sekitar tiga tahun ini.
“Pidato Pak Jokowi terlalu fokus pada pencapaian. Tidak memanfaatkan waktu untuk mengangkat sejumlah persoalan di masyarakat,” ujarnya di kutip dari kompascom
Padahal, lanjut Mahfudz, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dalam pidato sebelum Jokowi memaparkan sejumlah persoalan yang ditemukan di rakyat. Misalnya, soal rendahnya daya beli dan langkanya garam di pasar.
“Ada persoalan rakyat yang disinggung Ketua MPR yang mestinya direspons Presiden. Tapi itu nyatanya tidak,” ujar Mahfudz.
Ia yakin jika tidak hanya fokus ke pencapaian-pencapaian kerja dan berbalik fokus membahas persoalan rakyat yang belum dapat diselesaikan, pidato Presiden akan lebih diapresiasi rakyat.
“Jika Presiden membahas persoalan rakyat, pasti itu juga menjawab pertanyaan di rakyat sendiri. Karena itulah yang betul-betul dibutuhkan oleh rakyat,” ujar Mahfudz.
