Bekasi, KPonline – Untuk mempermudah dalam kemunikasi demi terselenggaranya pelayanan kesehatan di Kabupaten Bekasi Dewan Pimpinan Daerah(DPD) Jamkeswatch kabupaten Bekasi membuat fasilitas komunikasi berupa nomor kontak person.
Pasalnya berdasarkan laporan yang masuk ke tim Jamkeswatch bahwasannya setiap warga yang ada di Kabupaten Bekasi masih merasa kesulitan ketika mendapatkan informasi kesehatan atau mau melakukan pengobatan di Rumah Sakit.
Hal ini dipicu adanya beberapa oknum dalam ranah pelayanan kesehatan untuk warga setempat. DPD Jamkeswatch kabupaten sendiri akhirnya berinisiatif untuk membuat “Contact Person” beberapa anggota jamkeswatch di setiap wilayah yang ada di Kabupaten Bekasi.
Saat dikonfirmasi Media Perdjoeangan, ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jamkeswatch kabupaten Bekasi Maha Syatrio menjelaskan adanya “Contact Person” tersebut setidaknya bisa membantu masyarakat sekitar.
“Jamkeswatch adalah pilar organisasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia(FSPMI) yang berafiliasi dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), yang pertama ya kudu anggota organisasi yang diadvokasi dan selebihnya adalah masyarakat sekitar. Jamkeswatch sudah ada di 27 provinsi di Indonesia, jadi jangan heran ketika bicara Jamkeswatch di situ ada layanan kesehatan yang dibahas. Jelas ini harus terpublish, selama ini kan itu tujuan kita adanya Jamkeswatch di kabupaten Bekasi, bisa membantu sekaligus mendampingi saat masyarakat kesulitan mendapatkan hak sehatnya. Mungkin nggak, mungkin nggak, ketika masyarakat di Bekasi masuk Rumah Sakit harus merogoh kecek lebih dalam lagi, itu bukan hal yang mustahil,” urai Syatrio kepada Media Perdjoeangan, Kamis (15/07/2022).
Bahkan ketua DPD Jamkeswatch kabupaten Bekasi ini menegaskan, jika ada anggota yang sengaja memanfaatkan kesempatan untuk meraup keuntungan pribadi ketika mengadvokasi masyarakat di Rumah Sakit akan diberikan sanksi tegas.
“Saya yakin Rumah Sakit di Bekasi pasti sudah paham siapa Jamkeswatch. Kalau ada Rumah Sakit yang masih menyakan siapa Jamkeswatch monggo silahkan bersurat ke kami, kami akan lakukan audiensi secepatnya. Kami tidak main-main dalam hal ini, ketika ada oknum yang mengatasnamakan Jamkeswatch tanpa tanda legalitas silahkan laporkan segera. Intiya tidak ada Jamkeswatch yang meminta uang ketika melakukan Sosialisasi, Konsultasi, Advokasi, atau pendampingan pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” tegas pria asal kota Palembang itu.
Masyarakat yang ada di kabupaten Bekasi akan merasa terbantu ketika akan melakukan konsultasi perihal kesehatan atau pendampingan ke Rumah Sakit sekalipun.
Bukan itu saja yang dilakukan DPD Jamkeswatch kabupaten Bekasi, mereka (Jamkswatch) pun siap diundang untuk melakukan sosialisasi terkait dengan kesehatan.
DPD Jamkeswatch sendiri merasa harus membantu masyarakat sekitar agar bisa terselenggaranya Universal Health Coverage (UHC) di kabupaten Bekasi dalam waktu dekat ini. (Jhole)
