Perjuangan Upah KC FSPMI Semarang Raya Demi Kesejahteraan Pekerja

Semarang, KPOnline – Sebagai tindak lanjut terhadap perjuangan upah di kota Semarang, KC FSPMI Semarang Raya mengadakan rapat konsolidasi pengurus PC SPAMK FSPMI Kab/Kota Semarang dan PC SPAI FSPMI Kota Semarang pada hari Minggu (13/10/2019)

Bertempat di Sekretariatan Bersama DPW FSPMI Jawa Tengah dan KC FSPMI Semarang Raya, agenda ini membahas 2 (dua) hal penting terkait perjuangan upah yang selama ini sedang dijalankan.

“Ada dua hal yang akan kita bahas disini, yang pertama tentang Upah Minimum Kota dan yang kedua mengenai Perda yang dijanjikan saat aksi 2 Oktober yang lalu” ucap Sumartono selaku Ketua KC FSPMI Semarang Raya saat membuka acara.

Seperti yang sudah diberitakan bahwa hasil Rapat Pleno Dewan Pengupahan Kota tanggal 24 September 2019 silam dalam Berita Acara muncul dua angka usulan yang direkomendasikan kepada Walikota Semarang yaitu sebesar Rp. 3.159.162,- atau naik 26,45 % berdasarkan usulan dari unsur Serikat Pekerja dan tetap menggunakan PP78 yang besaran inflasi dan PDB-nya menunggu keputusan dari pemerintah pusat berdasarkan usulan dari Apindo.

Sedangkan dari progres aksi tanggal 2 Oktober 2019 di DPRD Provinsi Jawa Tengah, dari Komisi E memunculkan wacana mengenai Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan ketenagakerjaan di Jawa Tengah.

Menanggapi dua agenda di atas, Aulia Hakim selaku Ketua PC SPAI FSPMI Kota Semarang angkat bicara, terutama mengenai masalah UMK.

“Untuk permasalahan Upah Minimim Kota, sebenarnya bola ada di tangan walikota. Akan tetapi belum ada tanggapan sama sekali dari beliau. Untuk itu besok hari Senin (14/10/2019) akan ada Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi, kita akan mengadakan pengawalan di sana” tuturnya.

Sedangkan untuk wacana Peraturan Daerah, Sumartono membentuk tim kecil sebagai pendorong agar Perda tersebut dapat di keluarkan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah.
(sup)