Bekasi, KPonline – Semenjak rezim Jokowi berkuasa 2 periode terkesan gerakan buruh terus saja dikebiri oleh penguasa dengan kolaborasi mereka (Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif plus Apindotif).
Akhirnya bertubi-tubi regulasi bahkan aturan Undang-undang dikeluarkan oleh mereka dalam rangka menjalankan pesan sponsor demokrasi.
Terakhir lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja Omnibus Law, dan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Diskon 25% buat Pengusaha Sepatu, Garmen Tekstil dan lain-lain. Berat, dan semakin berat di saat Eksekutif dan Legislatif tidak berpihak kepada kaum buruh.
Kekecewaan demi kekecewaan akhirnya melahirkan perjuangan rakyat melalui pergerakan Partai Buruh, yang kembali dihidupkan 11 elemen organisasi. Kini Partai Buruh akan bersaing dengan segala kekuatan melawan 17 partai lama dan baru.
“Kita lihat, kita nikmati saja apakah mampu PB memiliki kursi di Senayan atau tidak? Apakah mampu PB memiliki kursi di DPRD provinsi Daerah Khusus Ibukota, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan? Apakah PB bisa meraih kursi minimal 10% dari total anggota DPRD kabupaten/kota di setiap basis massa buruh?” ujar Nurdin Muhidin, aktivis buruh yang kini bergabung bersama Partai Buruh.
“Semua itu tergantung dari kerja keras, kerja ikhlas para elit dan jajaran Partai Buruh hingga para Caleg serta di akar rumput tentunya,” kata dia.
Menurutnya, Partai Buruh harus semangat 45 mewujudkan, merebut simpati masyarakat untuk mendorong calon Bupati Bekasi dan Wali Kota Bekasi yang akan berhadapan dengan kompetitor lainnya.
“Dengan sejuta modal, dan cara ‘wallahualam bishawab’ hanya ikhtiar yang bisa hamba lakukan. Selebihnya tawakal kepada Allah SWT pemilik tombol kekuasan yang sebenarnya,” ungkap Nurdin, Rabu (4/4/2023).
Penulis : Nurdin M
Editor : Jhole
