Minimnya Sosialisasi dari Pemda Bekasi

Minimnya Sosialisasi dari Pemda Bekasi

Bekasi, KPonline – Minimnya sosialisasi  tentang penerima manfaat BPJS Kesehatan, Jamkesda KIS, menjadi topik utama dalam rapat rutin Jamkeswatch Bekasi, Sabtu (10/9), bertempat di Saung Buruh Jababeka.

Ratin yang diawali dengan apel siaga dengan motto: “sehat hak rakyat”.

Bacaan Lainnya

“Jika pembengkakan alokasi dana dari Dinas Kesehatan yang sebelumnya kurang lebih 40 milyar pertahun, sekarang membengkak menjadi sekitar 60 milyar pertahun. Hal ini disebabkan tidak meratanya sosialisasi tentang penggunaan kartu kartu tersebut, bahkan jika dihitung dari jumlah penduduk bekasi kabupaten yang membuat atau mendapatkan kartu BPJS Kesehatan hanya sekitar 40 persen saja. Sisanya tidak tahu, bahkan sudah tahu tapi jangkauan ke tempat pembuatan kartu jaraknya puluhan kilometer. Sebagai contoh warga Muara Gembong, ingin membuat kartu BPJS Kesehatan, harus menempuh jarak sekitar 3 jam ke tempat pembuatan kartu yang hanya ada di Delta Mas. Dengan lokasi tempuh inilah warga masyarakat Kabupaten Bekasi, sedikit enggan mengurus kartu BPJS Kesehatan,” tegas pengurus sekaligus Korlap Jamkeswatch Dore.

Mirisnya Kabupaten Bekasi dengan 24 kecamatan hanya memiliki satu kantor pelayanan pembuatan kartu BPJS.

Oleh karenanya wajar jika ada pembengkakan alokasi dana, mengingat setiap hari para relawan harus mengadvokasi rata-rata 3 sampai 5 pasien yang harus ditangani tanpa kartu BPJS Kesehatan, yang seharusnya warga miskin yang dijamin undang-undang melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Kebijakan aturan dari Dinas Kesehatan yang sebelumnya 3 x 24 jam bisa dirawat dirumah sakit terlebih dahulu sambil menunggu kartunya dibuat, saat ini melalui aturan baru yang dikeluarkan Dinas Kesehatan, hal tersebut dihilangkan. Ini mempersulit para relawan apabila ada pasien yang berhak menerima bantuan, kemudian harus mengurus dahulu ke BPJS Kesehatan untuk bisa mendapatkan penangan pertama dirumah sakit. Lalu bagaimana nasib pasien tersebut?

Disaat minimnya sosialisasi dan peranan pemerintah daerah tentang penggunaan kartu, sekarang harus mempersulit warganya yang tidak mampu. Jamkeswatch Bekasi berharap berharap ada titik terang dan diberikan kemudahan. (*)

Kontributor dan Foto: Heru

Editor : Wiwik

Pos terkait