Bogor, KPonline – Sadarkah kita, manusia hidup sehari-hari tak bisa lepas dari “politik”.
Semua kebijakan yang ada adalah produk politik, dari urusan terkecil sehari-hari, sebut saja misalnya harga cabe, pupuk, biaya sekolah, biaya kesehatan, transportasi, dan infrastruktur.
Dalam bidang ketenagakerjaan misalnya upah, sistem kerja dan hak-hak buruh lain juga produk politik. Oleh karena itu, agar produk kebijakan yang ada berpihak kepada kaum buruh/rakyat kecil, kita semua tak boleh apatis terhadap politik.
Tak boleh urusan politik hanya dipasrahkan kepada orang-orang yang tidak kita kenal tanpa mandat yang jelas
Bagaimana hubungan politik dan buruh?
Periode orde lama gerakan buruh dekat dengan politik, sehingga pada periode itu aturan undang – undang yang dibuat sangat bagus, karena ada peran serta buruh di dalam merumuskan aturan tersebut.
Pada periode orde baru gerakan buruh dijauhkan dari politik praktis, kita semua disibukan dengan persoalan di pabrik, padahal persoalan kita di pabrik, kesejahteraan yang kita dapat, semua akibat kebijakan politik.
Sehingga asumsi yang melekat adalah bahwa politik itu jahat, politik itu kotor, politik itu sumber perpecahan dan pandangan buruk lainnya.
Bagaimana kondisi sekarang?
Data yang ada membuktikan hampir mayoritas anggota legislatif (DPR) berasal dari unsur pengusaha dan orang-orang yang dimodali oleh pengusaha.
Sehingga agak sulit bagi mereka untuk memperjuangkan hak hak buruh, dan di pastikan mereka tidak paham persoalan yang kita hadapi.
Dampaknya kontrak berkepanjangan, praktek kerja outsourcing yang berkedok pemagangan merajalela dan PHK massal tanpa kejelasan hak-haknya.
Buruh hanya diperhatikan menjelang PEMILU, PILKADA, PILGUB, PILPRES sebagai kantung suara setelahnya dilupakan dan kita kembali menggeluti persoalan yang sama dan itu terus berulang dari waktu ke waktu.
Apa yang harus kita lakukan?
Kalau toh kita semua anti politik dan menganggap politik itu kotor, lantas kita bersama sama melakukan boikot PEMILU atau GOLPUT maka dapat dipastikan PEMILU akan tetap berjalan. Malah kita yang rugi karena PEMILU menghasilkan orang orang yang tidak akan mewakili kita, yang juga tidak paham persoalan kita.
Melihat kondisi diatas tidak ada pilihan bagi kita untuk memulai melakukan terobosan strategi perjuangan baru, buruh yang selama ini hanya menggunakan cara perundingan dan aksi ternyata belum menghasilkan hasil yang maksimal.
PEMILU kali ini kita semua harus berani menyatakan sikap merubah strategi dengan memilih calon yang ditunjuk oleh kita dan berasal dari kita yang dapat dikontrol oleh kita bersama, calon yang VISI dan MISINYA mencerminkan kebutuhan kita.
Untuk itu mari dukung dan menangkan calon-calon anggota legislatif dari buruh, perjuangan buruh dari pabrik menuju publik.
Sukseskan BURUH GO POLITIK!
Maka pilih dan menangkan mereka-mereka yang dicalonkan organisasi buruh khususnya (fspmi-kspi) karena caleg- caleg ini tidak mencalonkan diri atau melamar jadi caleg akan tetapi mereka diberi tugas untuk maju dan dicalonkan menjadi anggota legislatif, hal itu jelas berbeda dengan yang mencalonkan diri sendiri untuk jadi caleg.
Penulis: Heri Irawan, Ketua DPD Jamkes Watch Bogor
