Bekasi, KPonline – Jelang Pilkada, masyarakat Kabupaten Bekasi dihebohkan oleh pelaporan salah satu oknum RT dan PNS yang diduga melancarkan aksi money politic di Desa Muktiwari, Cibitung, Sabtu (11/2/2017).
Calon bupati Bekasi nomor urut 3 Obon Tabroni, mengatakan, memiliki strategi untuk melawan praktek tersebut.
“Kalau secara pribadi saya percaya bahwa, selain soal usaha dan strategi, ada ketentuan Allah SWT dalam hal ini. Jadi, orang mau ngabisin duit 7 truk juga, kalau tidak ada izin Allah, ya ga bisa juga dia menang,” ujarnya, Minggu (12/2/2017).
Menurutnya ada banyak contoh, ia sempat mendengar Pilkada serentak 2015 kemarin di daerah lain ada yang menghabiskan dana ratusan miliar untuk beli suara rakyat, tapi tetap tidak menang. Ia menilai karena mungkin memang tak ada izin Allah.
“Jadi perlawanan terhadap politik uang yang kami bangun sejak awal itu lebih pada budayanya. Sudah sejak awal, dari mulai ngumpulin KTP dulu, kita bergerak dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat, bukan dengan membeli dukungan fotokopi KTP itu dengan uang. Jadi yang kita lawan itu budaya politik uang, bukan paslon atau kandidat tertentu,” jelas Obon.
Dari perjalanan yang sudah ditempuh sejak hampir 2 tahun ini, lanjut Obon, kami menemukan orang-orang Bekasi ternyata punya kesadaran politik cukup baik. Tidak satu pun KTP yang kita kumpulkan itu dibayar. Semua murni karena kesadaran masyarakat dan keinginannya untuk memperbaiki Bekasi.
“Tapi saya menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menerima uang untuk mencoblos pasangan tertentu, karena dampak hukumnya sangat berat. Pemberi dan penerima kan bisa dipidana. Jangan cuma karena 50 rebu perak, rakyat bisa dipidana 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Jangan lah, kasihan. Yang jadi korban rakyat,” tutupnya.
