Karawang, KPonline – Media Perdjoeangan FSPMI menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Media Perdjoeangan Daerah se-Indonesia pada Kamis (9/7/2026) melalui Zoom Meeting. Rapat yang berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam, mulai pukul 20.00 hingga 21.30 WIB, menjadi langkah awal dalam memperkuat jaringan informasi dan komunikasi organisasi di seluruh Indonesia.
Rakor dihadiri jajaran Pengurus Media Perdjoeangan Nasional, yaitu Agung Brada, Wiwik Aswanti, Hasan, dan Lestarino. Turut bergabung perwakilan Media Perdjoeangan dari berbagai daerah, di antaranya Bekasi, Karawang, Pelalawan (Riau), Sumatera Utara, Sulawesi, Morowali, Purwakarta, Tegal, Majalengka, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bandung Raya, Cianjur, serta sejumlah daerah lainnya.
Acara dibuka oleh Wakil Sekretaris Media Perdjoeangan Nasional, Wiwik Aswanti, diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, rapat dipimpin oleh Koordinator Liputan Nasional (Korlipnas) Media Perdjoeangan FSPMI, Agung Brada.
Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah agenda strategis, di antaranya persiapan pembentukan kepengurusan Media Perdjoeangan tingkat daerah dan wilayah di seluruh Indonesia untuk periode 2026–2031, pembentukan jaringan kontributor di setiap PUK FSPMI, serta rencana pembentukan Squad Putih Biru Media Perdjoeangan sebagai tim yang akan memperkuat publikasi dan penyebaran informasi organisasi.
Mengacu pada instruksi DPP FSPMI, Media Perdjoeangan diminta segera melakukan konsolidasi organisasi dengan membentuk kepengurusan baru di seluruh daerah dan wilayah yang memiliki basis FSPMI. Langkah ini menjadi bagian dari penguatan salah satu pilar organisasi dalam menghadapi berbagai agenda perjuangan buruh ke depan.
Dalam pemaparannya, Agung Brada menyampaikan bahwa FSPMI memiliki sekitar 1.300 PUK SPA yang tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah anggota mencapai sekitar 300.000 pekerja. Potensi tersebut harus didukung oleh sistem informasi yang kuat, cepat, dan terkoordinasi agar setiap informasi perjuangan dapat diterima secara luas oleh seluruh anggota.
Rapat juga menginstruksikan kepada seluruh Media Perdjoeangan daerah untuk segera menyampaikan informasi kepada anggota melalui grup WhatsApp, pesan pribadi, maupun media sosial masing-masing mengenai pembatalan aksi FSPMI ke Kementerian Keuangan RI yang semula dijadwalkan pada Kamis, 9 Juli 2026.
Pembatalan aksi tersebut dilakukan setelah Majelis Nasional FSPMI bersama Presiden FSPMI menggelar pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya pada Rabu, 8 Juli 2026. Dalam pertemuan tersebut, FSPMI menyampaikan tuntutan agar pemerintah menghapus pajak atas manfaat Jaminan Hari Tua (JHT), uang pesangon, dan Tunjangan Hari Raya (THR) sehingga aksi diputuskan untuk ditunda sambil menunggu tindak lanjut dari hasil pertemuan tersebut.
Menutup rapat, Agung Brada menegaskan bahwa Media Perdjoeangan merupakan salah satu pilar strategis FSPMI yang berfungsi sebagai corong informasi dan suara perjuangan kaum buruh Indonesia. Ia juga mengingatkan bahwa Media Perdjoeangan memiliki sejarah panjang sejak tahun 2007, bermula dari Koran Perdjoeangan, hingga kini berkembang menjadi media informasi digital yang terus mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan organisasi.
Melalui Rakor Nasional ini, Media Perdjoeangan FSPMI menegaskan komitmennya untuk membangun jaringan media yang lebih solid, profesional, dan terintegrasi, sehingga mampu menyampaikan setiap informasi perjuangan buruh secara cepat, akurat, dan bertanggung jawab kepada seluruh anggota FSPMI di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
