Padang Lawas, KPonline – Persoalan perkebunan di Padang Lawas sudah banyak sejak puluhan tahun yang lalu, bahkan sejak perusahaan perkebunan, baik BUMN maupun swasta, menginjakkan kaki di Padang Lawas, sejak itu masalah perkebunan dimulai. Tiga masalah pokok yang paling dominan pada perusahaan perkebunan yaitu masalah perizinan, konflik lahan, dan masalah lingkungan. Masalah perizinan dan konflik lahan yang paling sering mengemuka, hampir tiap tahun muncul.
Selama ini hanya masyarakat yg bersentuhan langsung yang gigih dan lebih bertahan dalam memperjuangkan penuntasan masalah, sekalipun hanya sedikit yang menuai hasil.
Terkait masalah perizinan perkebunan yang diungkapkan mahasiswa belakangan ini sesungguhnya masalah yg sudah lama dan berkarat, yang juga sering mencuat dalam kasus yang berbeda.
Namun, sekalipun direspon DPRD Palas tapi sama sekali tidak bisa diharapkan mendapat perhatian serius apalagi tuntas sesuai harapan mahasiswa. Kondisi seperti ini terus berulang tiap periodesasi DPRD. Disebabkan karena respon DPRD kerap bersifat emosional bukan dengan empati yang mendalam terhadap persoalan-persoalan yang ada di Padang Lawas.
Selain itu DPRD juga tidak memiliki mental pejuang yang baik serta kemampuan yang memadai ketika berhadapan dengan upaya-upaya perusahaan ketika proses bergulir. Demikian juga kepada eksekutif yang cenderung berada di pihak perusahaan, DPRD Palas tidak bisa keras dan ‘berontak’ karena diduga takut kehilangan jatah proyek dan keterikatan kepentingan lainnya.
Oleh karena itu, masalah perizinan perkebunan yang muncul ini menurut saya hanya letupan biasa saja yang tidak bisa kita harapkan terlalu jauh. Jalan terbaik yang diharapkan adalah sejauh mana mahasiswa mampu bertahan menyuarakan dan mengawal persoalan ini sehingga ada tindak lanjut dan diharapkan dari proses tersebut membuka mata hati DPRD dan Eksekutif, tidak lebih dari itu. Ansor Harahap, Direktur Lingkar Studi Pembangunan Sumatera Utara
(LSP Sumut)
